Merdeka di Bulan Puasa, Setelah Pemilu, Teroris dan Kematian

Irwan Bajang

SAYA baru sadar bahwa bulan ini, atau tepatnya momen belakangan ini adalah momen yang banyak sekali memotret pristiwa. Kalau kita amati, setidaknya dua bulan belakangan ini, sungguh bayak sekali pristiwa menomental yang terjadi. Mulai pemilu, lengkap dengan beberapa masalah dan juga kekurangannya, disambut dengan datangnya kembali teroris yang membuat huru-hara, lalu dilanjutkan kematian Mbah Surip dengan segala tetek bengek royalty RBTnya, juga kematian si Burung Merak Rendra, kemerdekaan Indonesia, dan bulan puasa. Bahakan, sebentar lagi kita akan lebaran, lalu di ujung bulan September, kita akan mengenang tragedy berdarah 1965 yang masih jadi misteri tak terpecahkan hingga saat ini, dan tentu saja banyak momen lain yang tak kalah penting dengan banyak kejadian di atas.

Saya baru sadar, ternyata saat inilah saat yang paling banyak momen beruntun dalam hidup saya. Saya tidak sedang ingin mebicarakan banyak hal yang barangkali terkait atau barangkali juga tidak. Saya hanya ingin melihat sebuah pristiwa yang paling transdental dalam sejarah bangsa kita, yakni kemerdekaan. Ya, kemerdekaan republik Indonesia yang ke 64.

Anda barangkali tahu ke mana arah pembicaraan ini. Saya akan menyoal lagi kemerdekaan Indonesia. Anda bosan? Atu anda ingin berhenti membaca dan melemparkan kertas ini ke keranjang sampah? Hahaha… tunggulah sejenak, saya ingin berbicara sesuatu. Mungkin hal ini sangat klise, tapi saya tidak juga sedang ingin mempermasalhakannya. Saya hanya ingin bertanya pada diri saya sendiri, apakah memang kemerdekaan ini sudah saya rasakan atau belum? Tentu saja akan saya jawab sendiri dengan apa yang saya rasakan saat ini.

17 Agustus 2009. Pagi-pagi sekali saya bangun, lalu menyalakan tv dan menonton. Berita-berita mengabarkan kemerdekaan. Mulai dari liputan jejak pahlawan, upacara bendera, hingga wawancara dengan para veteran perang di era perjuangan dulu. Saya berhamburan ke jalan, saya melihat banyak kendaraan memasang bendera merah putih ada yang besar dan ada yang pula yang kecil. Headline sejumlah surat kabar juga menggambarkan kemeriahan tersebut. Masih banyak lomba-lomba rakyat, balap karung, sendok kelereng, panjat pinang, sepak bola dangdut dan lain sebagainya. Semuanya ingin memeriahakan 17 Agustus, mewarnai kemerdekaan dan menikmati kebebasan tanpa Negara jajahan.

Apakah ini kemerdekaan sesungguhnya? Kemerdekaan yang penuh dengan pertunjukan tari di istana Negara? Kemerdekaan yang penuh dengan upacara bendera, pawai, karnaval dan lain sebagainya? Lalu kalau ada yang bertanya apakah saya sudah merdeka? Saya belum ingin menjawab. Saya hanya ingin menjabarkan pendapat saya.

Bahwa, kemerdekaan adalah saat-saat di mana rakyat jelata tidak kesulitan untuk mempertahankan hidupnya. Tidak sulit membeli bahan makanan pokok, yang harganya terus membumbung tinggi, Tidak sulit memperoleh minyak tanah yang harganya melangit dan sulit ditemukan, sementara elpiji juga dibayangi oleh kenaikan.

Bagi saya, kemerdekaan itu adalah saat-saat ketika para nelayan tidak kesulitan untuk melaut, mencari ikan untuk menyambung hidupnya. Tidak kesulitan untuk memperoleh solar untuk menghidupkan perahu motornya, tidak sulit menjual ikan-ikan hasil tangkapannya dengan harga yang pantas. Tidak lagi mengantungkan diri pada tangan-tangan dingin sang tengkulak.

Dan menurut pendapat saya (lagi), kemerdekaaan itu adalah saat-saat di mana para buruh dapat bekerja dengan tenang dengan UMR yang pantas dan tanpa dibayangi oleh PHK dan outsourcing yang sepihak. Tanpa harus mengeluh anak istrinya kelaparan, tanpa harus bingung mencari obat saat sakit. Tanpa harus jengah dengan biaya sekolah yang semakin melambung.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana para TKW dan pejuang-pejuang devisa, tidak diperlakukan seperti budak, yang disiksa, diperkosa, dan berita-berita tentang mereka tak kalah jadi headline seperti Manohara.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana anak-anak kita mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan murah, bahkan secara gratis, dapat sekolah di mana saja tanpa ketakutan ada pungutan-pungutan resmi maupun setengah resmi dan atau illegal tapi merasa resmi, tanpa rasa minder memasuki sekolah favorit yang kebanyakan dihuni oleh anak-anak dari orang tua yang kaya-raya.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana guru-guru dapat mengajar dengan tenang tanpa dibayangi oleh tuntutan kebutuhan rumah tangganya yang makin melonjak, tanpa harus menyambi jadi tukang becak, ojek atau pemulung, atau harus mengajar disekolah lain demi mencari tambahan penghasilan. Demi dapur tetap ngebul. Demi keluarga agar bisa makan.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana rakyat diperlakukan secara adil dan tidak pandang bulu di mata hukum. Copet uang lima ribu perak sudah babak belur dihakimi massa, bahkan hingga tewas, ditambah lagi harus mendekam di penjara, sementara koruptor boleh bebas sebebas-bebasnya, masuk penjara juga penjara rumahan, dapat hak istimewa, tidak dengan napi yang lain.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana rakyat jelata merasakan ketenteraman, tidak dibayangi oleh ancaman-ancaman terorisme, tindakan semena-mena, penggusuran dan penindasan. Kemerdekaan itu adalah saat-saat ketika bangsa Indonesia merasakan kebebasan, bukan saja secara politik, tetapi juga secara budaya, hukum, ekonomi dan social.

Kemerdekaan itu, seperti yang digambarkan oleh W.S. Rendra dalam puisinya berikut ini :

Negara tak mungkin lagi diutuhkan
Tanpa rakyatnya dimanusiakan
Dan manusia tak mungkin menjadi manusia
Tanpa dihidupkan hati nuraninya
Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri
Hati nurani adalah sendi dari kesadaran
Akan kemerdekaan pribadi
Dengan puisi ini aku bersaksi
Bahwa hati nurani ini mesti dibakar
Tidak bisa menjadi abu
Hati nurani senantiasa bersemi
Meski sudah ditebang putus di batang

Yogyakarta, 18 Agustus 2oo9
Ganbar diambil dari sini





Gambar diambil dari sini

MERDEKA: Dulu Londo Tenanan Sekarang Londo Ireng

Irwan Bajang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap penjajahan asing. Pernyataan ini tidak hanya ditulis untuk mengagungkan bangsa sendiri, tapi fakta untuk hal ini telah terbukti, kita saksikan dan kita menikmati hasil dari sikap tersebut, yakni proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perasaan dan sikap anti penjajahan asing dimiliki seluruh suku bangsa, hal ini bisa kita amati dengan mulai dibangunnya konsolidasi kebangsaan sejak tahun awal kebangkitan bangsa, hingga penggagasan ide untuk mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat dan bersatu. Kedahsyatan gagasan itu tercermin dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang tertuang dengan format satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.

Dalam bentuk suku-suku bangsa, usia nusantara memang telah berabad-abad lamanya, sejak era sebelum Sriwijaya, bahkan hingga Majapahit dan menjelang penggunaan nama bangsa indonesia. tetapi sebagai bangsa Indonesia, usia kita belum sampai satu abad. Mungkin inilah alasan yang paling kuat, mengapa Bung Karno dan para pemimpin yang lain perlu mengulang-ulang doktrin "nation building and character," pembangunan bangsa dan karakter, karena memang pembangunan bangsa dan karakter negara memang belum kuat benar hingga saat ini.

Selepas dari perjuangan merebut kemerdekaan itu, bangsa ini masih perlu dirawat oleh semua lapisan rakyat, rawatan inilah yang sering terabaikan, pun ketika kita telah merdeka dalam rentang waktu 63 tahun. Akibatnya dapat kita saksikan sendiri, mulai dari protes yang paling sederhana sampai pada keinginan memisahkan diri dari jiwa dan bagian tubuh Republik Indonesia ini. Sejarah kita telah banyak mencatat gejolak itu, OPM, RMS, GAM, Timor-Timur, dan lain sebagainya. Semuanya ini telah memakan korban, mulai dari bentuk yang paling sederhana berupa bentrokan rakyat dengan aparat sampai perang saudara dan pertumpahan darah. Akar dari segala hal tersebut adalah kebelumberhasilan kita menerjemahkan doktrin "pembangunan bangsa dan karakter" dalam cakupannya yang luas.

Lalu, apa yang dimaksud Pembangunan bangsa dan karakter itu? Jawabannya tidak lain adalah, pengejawantahan Pancasila dalam format yang konkret, bukan sebatas wacana dan retorika belaka. Pancasila bukan sebagai semboyan mantra belaka yang harus dilantunkan setiap upcara bendera. Hal lainnya adalah mengintensifkan 'budaya saling menghormati’ antara suku bangsa yang sangat beragam di negara ini. Termasuk juga pemerataan keadilan dan kemakmuran, membongkar struktur kesenjangan, karena kemakmuran melimpah baru dinikmati oleh segelintir orang, sementara kebanyakan orang tetap miskin dan terlantar. Golongan miskin terpuruk dalam jumlah yang masih berkisar 40 juta jiwa. Bagi si miskin, merdeka atau terjajah tidak banyak bedanya; masih saja tetap miskin dan menderita. Pembangunan bangsa dan karakter tidak saja menjadi agenda politik, tetapi dimensi sosial-ekonomi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Konflik mendatar dan konflik menaik dapat ditelusuri sebab-musababnya pada jurang kesenjangan sosial yang masih menganga lebar. Makin jauh dari Jakarta makin terasa betapa rupiah kita menjadi barang langka, hal ini karena sekitar 70 persen uang beredar di ibu kota yang penduduknya tidak sampai lima persen dari 225 juta rakyat Indonesia. Pun kalau punya uang, harga untuk beberapa kebutuhan terasa sangat tinggi untuk dimiliki. Disparitas ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama mengakar, sebab bisul keretakan bangsa bisa meledak sewaktu-waktu.

Bukankah kita tidak mau melihat bangsa ini hancur akibat kita gagal merawatnya? Kita harus tetap optimistis akan kebangkitan Indonesia dengan syarat semua orang mau bangkit dan berpikir jernih, tidak hanya pandai saling menyalahkan. Tetapi, juga harus ditunjukkan sikap apresiatif terhadap segala usaha dan prestasi yang baik, siapa pun yang melakukan: pemerintah atau masyarakat. Sikap "mutual distrust" (saling tidak percaya) dan saling mencurigai harus dihilangkan, karena sejarah telah mencatat banyak hal tentang kegagalan kita akibat rasa saling tidak percaya. Karena hanya dengan rasa saling percayalah, maka kita akan dapat melangkah bersama dan maju untuk membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju.

Di saat kita sibuk merayakan hari kemerdekaan, jangan sampai beberapa kelemahan dan penyakit yang kita derita kita lupakan. Kelaparan masih menjadi momok menakutkan dimana-mana, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup masih mahal dan tak terjangkau. Dan satu hal lagi adalah, bencana yang diakibatkan oleh kelalain manusia tidak boleh dilupakan, bencana Lapindo jangan sampai hilang dari benak kita. Kemerdekaan juga mengandung makna tanggung jawab kemanusiaan untuk mereka yang teraniaya. Apa guna merdeka kalau hidup masih teraniaya dan miskin?

Akhirnya, perlu diingatkan kembali bahwa para pendiri bangsa dulu melawan penjajahan dengan tujuan menyudahi penderitaan rakyat indonesia. Tetapi setelah kekuasaan berpindah ke tangan sendiri, mengapa penderitaan dan kemiskinan belum juga usai? Adakah yang salah dari kemerdekaan ini? Pemerintahan oleh bangsa sendiri. Jika demikian faktanya, jangan-jangan penguasa baru itu masih meneruskan politik penjajahan atas saudara sebangsanya.

Jika dulu 'londo tenanan', kini 'londo ireng' yang susunan struktur kekuasaannya setali tiga uang dengan penjajah lama. Semoga semua elemen masyarakat sadar akan kesalahan dan dosa kita terhadap bangsa dan negara kita ini, yang sekarang sedang berulang tahun ke-63. Semoga gemblengan derita, mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa untuk meraih kesejahteraan dan terlepas dari penderitaan. Mari kita kenang sejenak semboyan yang kerap diucapakan bapak proklamator kita; Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Dirgahayu Indonesiaku tercinta.

Agustus 2008

Gambar dicomot dari sini

Notes on Participatory Observation

Antonia Kerle & Irwan Bajang

Research Question:
What does it mean to be an ‘Ethical Tourist’ in Bali?

Background:
Tourism has been a part of Bali since the Dutch colonial period in the 1900’s. Wealthy Europeans fell in love with the physical beauty of Bali and the culture. As years went by Bali experienced an increasing growth in tourism and subsequently an increased economic prosperity. However, this came at a cost, for hidden by the beauty of tradition was a traumatised population who suffered greatly at the hands of Suharto during the purge of 1965. As a result Suharto used tourism both as an economic boost and as a way to maintain a depoliticised island. Diana Darling writes, ‘Bali was promoted as the nation's "window to the world," and it was hoped that tourism would boost the nation's prestige after the republics messy beginning. It was understood that tourism would also be a tremendous cash cow.’

Nowadays many tourists, particularly Australians choose Bali as their number one travel destination. Although some might condemn the behaviour of drunken Australians in the bars of Kuta and Legian, many of these working class tourists come and bring money directly to locals in ways that wealthier travellers staying at large international chain hotels might not . For these tourists Bali is cheap, close and allows for certain social freedoms that might not exist in Australia. The balinese have also had to change their behaviour to accomodate these tourists. For many Balinese prayer and ritual takes up almost a third of their time and in order for them to compete within the tourist industry the Balinese are forced to change this aspect of their culture. Some feel they must choose between tradition/ritual and a livlihood. We see this question is mirrored all across Bali in the conflict between tradtion/modernity and identity vs. performance.
Although tourism has brought a great deal of economic prosperity to the island of Bali the question remains as to whether this prosperity comes at to high a cost. Do the balinese actually play any role in their own economic empowerment? Some argue that the Balinese actually exist in a more marginal positions as tourguides, waiters, hotel staff and other forms of labour. In this sense, the balinese may not be empowered by tourism but rather they
may have lost control over both their space and identity.

Ultimately the question still remains: Can the relationship between tourisists and Balinese be changed and if so, to what extent do the Balinese themselves see that change as necesary or even possible? Can an ethical tourist really exist in Bali?
Significance of Research:

Tourism impacts the daily lives of all Balinese, whether they are directly involved in the industry or not. For many Balinese their sense of cultural identity is closely tied with tourism and tbe tourist perspective. This research has ramifications for both the Balinese and the tourists who come to Bali. While recognising the importance of tourism on Bali’s economic well being, ethical tourism can provide a greater deal of social and economic empowerment, thus in some ways truly returning Bali back to the Balinese.

Methodology:
In order to complete this research we intend to conduct both formal and informal interviews ( such as participatory observation). Our formal interviews will most likely focus on hotel staff and tourists. In a more formal context such as a hotel or restaurant a more formal interview might allow us access to information. However, participatory observation, such as spending time on the beach, in bars, cafes or in people’s homes as guests will also afford interesting insights into the more organic relationships between tourists and locals. Finally, we also intend to spend time doing academic/library research in order to understand the current and historical tourist dynamics with locals.


Notes on Participatory Observation

As a researcher, participatory observation allows you to fully appreciate the complexity of an organic situation. You receive firsthand knowledge, coloured with the tastes, smells and emotions that are inaccessible through simple book research. We spent an afternoon on the breezy and panoramic Kuta beach, drinking a cold lychee-lime sports drink and watching the so called ‘Kuta cowboys’ play football in the sand. In doing so we had to chance to experience a few hours in the life of Mr. Joko, a man who has worked for 20 years in the same spot selling drinks to tourists like us. We spent time with this man in the hopes of better understanding the labour practices occurring in Bali as a result of tourism. Like many of the men and women who work in the tourist industry Mr. Joko is Javanese and he has spent almost 20 years in Bali. By talking to Mr. Joko and spending time with him we hoped to gain a more thorough idea of what it means to be a cog in the Tourism industry here in Bali. We felt relaxed around each other and enjoyed a very amiable exchange. However, despite this we felt that certain barriers in the form of culture, personal perspective, race and even class might have affected the this experience and prevented Mr. Joko engaging with us openly.

In talking with Mr. Joko we discovered that both immigrants and Balinese are labourers or shopkeepers at the beach, they are do not own hotels, restaurants or art studios. Although there are many Balinese investors, there are more Javanese and foreign investors. Most of these people are laborers or merchandise seller in the public places here in Bali.Even, Mr. Joko in Kuta beach is not selling his own products but instead selling drinks for an anonymous boss where he gets 25% commission. Mr. Joko said that he does not mind this situation. He feels that tourism in Bali has given him and his family a great deal of money.

Mr. Joko is Javanese and this can be a source of conflict amongst those who work in the tourist industry. After Bali bombing, there is something of a “cold war” between the Balinese and the Javanese immigrants. This mainly results from the fact that the main instigators of the Bali bomb were Javanese Muslim fundamentalists. However, according to Mr. Joko, the animosity between the two groups was more greatly influenced by the effect the Bali bomb had on tourism in Bali. The number of tourists that came to Bali after the bomb decreased significantly which impacted the economic wellbeing of the Balinese. Thus we can assume that the current conflict between the Balinese and the Javanese results not from religious differences but rather as a result of tourism and the protectiveness the Balinese feel for their main source of income.

In doing this research we became most aware of my own cultural framework and the obstacles in place that prevented us from engaging in the kind of dialogue we wanted. As an English speaker it was hard for me not only to reach a level of intimacy/ comfort with Mr. Joko that he might have felt if I could speak Indonesian. Irwan, however, had a different experience. As we quickly discovered, I was a tourist whereas Irwan was very clearly a guest, even though both of us were new to Bali. Irwan was not expected to pay the same amount for our drinks as me and he received less attention from the other vendors in the area. From our vantage point, we saw Javanese tourists taking advantage of the many attractions on offer, such as massages and pedicures. However, we did not notice the same kind of behavior from the ‘western’ tourists on the beach. We were told that if I could speak Bahasa Indonesia I could expect the same treatment as Irwan and ultimately spend less money doing the same activities. In this instance, language gave Irwan a certain power that I did not possess. Moreover Irwan felt that his ability to speak bahasa Indonesia allowed him access to a certain kind of open conversation that I could not participate in. Although I did try to practice my Bahasa Indonesia, I still felt that in this instance language served to divide us, maintaining the cool distance between tourist and local despite the friendliness of the conversation as a whole.

Finally, I discovered quickly that asking questions about tourism, while being a tourist myself, poses many obstacles. I wanted to get a better picture of Mr. Joko saw himself in relation to the tourists he worked for. Was he ever insulted by the loutish behavior of drunken Australians? Did he resent them or enjoy their company? In class we have spent a great deal of time trying to understand the impact of tourism on local identity, both positive and negative. Yet when I asked Mr. Joko about his feelings on the subject he seemed universally enthusiastic about tourism.

We do not want to assume that Mr. Joko is lying to us, yet we cannot ignore the fact that I, a tourist, also interviewed Mr. Joko. If what we have learned in class is true, those who work in the tourist industry here in Bali feel a strong social and political pressure to conform to a certain notion of ‘balinese-ness’. Even though Mr. Joko was Javanese he too maintained a kind, friendly and positive demeanor, entirely in accordance with this enforced Balinese cultural code. Would Mr. Joko’s answers be different if he spent time alone with Irwan and I was not there? Maybe. Yet although Mr. Joko’s behavior was not what we wanted or indeed necessarily expected, it perhaps contributed more to our first hand understanding of the divides that exist between the tourists and the locals. We sought the truth and instead found ambiguity. Perhaps, then both tourists and locals engage in a dialogue where the truth is actually what either party finds the most satisfying at the moment.