Catatan Kaki: Titik Balik Awalmula Perdagangan Internasional di Indonesia

By: Djali GafurManusia adalah mahluk sosial (zoon politicon). Hidup dan berinteraksi merupakan hal alamiah manusia karena dengan berinteraksilah manusia berinovasi dan membangun peradabannya. Salah satu interaksi manusia yang telah berlangsung sepanjang peradaban dibangun adalah upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan saling menukar barang atau barter. Barter kemudian merupakan aktivitas perdagangan paling kuno sebelum manusia mengenal alat tukar seperti uang. Pemenuhan ekonomi atau kebutuhan dengan cara barter dipandang telah memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sejarah manusia karena barter menjadi mediasi untuk membentuk sosialitas masyarakat dan pada titik inilah intensitas interaksi manusia terbangun.

Perdagangan ala-barter dalam perkembangannya telah mempertemukan manusia dari segala penjuru belahan dunia, menyambungkan utara-selatan timur-barat dengan latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Dalam historiografi modern, kita mengenal beberapa jalur perdagangan yang dapat menghubungkan Timur, Arab, Asia dan Barat salah satunya adalah jalur sutra. Jalur ini merupakan jalan penghubung yang mempertemukan timur jauh (gujarat, India, Arab) dengan pedagang dari Asia (China) negara-negara bawah anggin (Malaka, Nusantara) dan juga pedagang dari Eropa. Inilah awal interaksi perdagangan (ekonomi) paling intens yang sekaligus menjadi pertemuan antar budaya-budaya berbeda, suatu model perdagangan Internasional konvensional.

Kemunculan uang menjadikan manusia semakain mudah dalam menjalankan aktivitas perdagangan (ekonomi) dan barter perlahan mulai ditinggalkan meski demikian di beberapa tempat barter masih digunakan dalam perdagangan. Setelah penemuan Uang sebagai alat tukar ditambah dengan terbukanya jalur-jalur baru seperti Asia tenggara dan Amerika Latin membuat manusia berlomba-lomba untuk dapat menguasai jalur tersebut. Salah satu jalur yang menjadi primadona terutama dalam kurun waktu sekitar abad ke-13 s/d 16 adalah Asia tenggara terutama kepulauan Nusantara (sekarang Indonesia).

Nusantara pada zaman Sriwijaya, Majapahit hingga Mataram adalah produsen utama rempah-rempah yang sebagian besar dibeli oleh pedagang dari China, Arab dan India. Dengan memanfaatkan Jalur sutra kemudian mereka menjualnya ke Eropa yang ketika itu merupakan pasar potensial untuk perdagangan rempah-rempah dengan keuntungan berlipat ganda.

Pada awal abad ke-15 Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia juga bukan kawasan yang paling dinamis. Semula Eropa merupakan aktor pasif dalam perdagangan internasional, dan hanya mengandalkan Konstantinopel sebagai pelabuhan utama pensuplai barang (rempah-rempah) atau kebutuhan yang datang dari pedagang China, India dan Arab. Namun situasi kemudian berubah. Pada abad ke-15 kekuatan besar yang sedang berkembang pada waktu itu adalah Turki Ottoman. Pada tahun 1453 Konstantinopel yang semula dikuasai Eropa kemudian ditaklukan dan dikuasai oleh Turki ottoman (Ricklefs 2007:61).

Kekalahan tersebut merupakan titik awal kebangkitan Eropa. Konstantinopel sebagai gerbang perdagangan Eropa telah dikuasai oleh Turki hal tersebut menjadikan barang-barang yang dijual ke Eropa yang masuk melalui Konstantinopel berlipat ganda harganya sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat Eropa. Hal tersebut mengancam eksistensi kekuatan eropa (Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Italia dll) dalam situasi terdesak akan kebutuhan sumberdaya alam untuk kemajuan ekonomi kerajaan maka muncul inisiatif melakukan ekspedisi-ekspedisi maritim untuk menemukan sumberdaya rempah-rempah tersebut.

Kemajuan dalam bidang navigasi perkapalan, geografi, astronomi, persenjataan, penemuan kompas dan peta kemudian mempermudah ekspedisi-ekspedisi tersebut. Mereka dapat membuat kapal-kapal besar yang mampu mengarungi samudera luas dengan persenjataan (meriam) sebagai alat pertahanan. Ketika zaman itu aura perang salib masih terasa kuat hal tersebut dapat dilihat dari doktrin suci yang ditanamkan untuk ekspedisi-ekspedisi ekonomi tersebut kemudian lahirlah semboyan Gold, Glory dan Gospel (3G) seakan menjadi mantra untuk menaklukan negeri bawah anggin (Malaka, Nusantara).

Titik terang ekspedisi Eropa adalah penemuan jalan menuju Mameluk (Maluku) negeri yang menyimpan rempah-rempah oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1511 di bawah komando Alfonso de Albuquerque, Portugis dapat menguasai Malaka yang ketika itu merupakan jalur maritim perdagangan Internasional terramai di dunia yang menghubungkan Negeri atas angin, Timur tengah, China dan India dengan pemasok utama rempah-rempah dari Kepulawan Nusantara. Ini adalah titik yang sangat menentukan dalam sejarah Asia tenggara bahkan sejarah umat manusia.

Setelah penguasaan Portugis atas Malaka, membuat peta (Konfigurasi) perkembangan ekonomi mulai hancur, perdagangan kemudian digerakan dengan Instrumen kekerasan dan monopoli. Inilah masa yang oleh Pramoedya Ananta Toer dalam novelnya “Arus balik” dipandang sebagai awal kebangkitan Eropa yang membuat Eropa begitu superior hingga sekarang dan menjadi akhir dari kejayaan Nusantara yang menimbulkan keterpurukan dan kemiskinan sampai saat ini. Sebelumnya Nusantara merupakan daerah yang maju dan sedang berkembang dari tradisional menuju fase modernisasi ekonomi, hal tersebut hancur lebur karena hadirnya ekspansi dari pedagang Eropa yang menghalalkan segala cara termasuk kekerasan dalam melancarkan misinya.

Kmenangan Portugis tersebut kemudian disusul berdirinya kartel-kartel ekonomi modern dengan maksud hendak menguasai sumberdaya ekonomi yang ada di Asia Tenggara. Maka hadirlah Spanyol dengan spanish Conquistadors, Inggris dengan British Empire, dan perusahaan kartel pertama di dunia Belanda dengan East India Company (VOC). Semuanya merupakan perusahaan-perusahaan transnasional raksasa yang digerakan dengan dana yang memadai, kakuatan maritim besar dan mendapat otoritas penuh dari masing-masing negara. Kehadiran perusahaan (Kartel-kartel) tersebut adalah fase perubahan menuju sistem perdagangan modern yang sistematis. Kesemuanya adalah organisasi internasional pertama di dunia yang lahir dan berkembang mengeruk kekayaan Nusantara dengan maksimal dan sistematis. Perusahan-perusahan inilah juga merupakan jembatan menuju kolonialisme yang menghadirkan keterpurukan selama berabad-abad hingga saat ini.

Inilah catatan singkat bagaimana perdagangan Internasional lahir dan berkembang di Nusantara. Di mana Superioritas Eropa dibangun dari perdagangan (Ekonomi) yang membuat tidak fair adalah mereka memeras habis kekayaan dan potensi tanah orang untuk membangun kemakmuranya sendiri. Suatu ketidak adilan yang dinafikan selama berabad-abad.

Minggu, 13 september 2009


Referensi:
Reid, Anthony. Dari ekspansi hingga krisis II (jaringan perdagangan global Asia Tenggara 1450-1680) Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1999
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Serambi, Jakarta, 2007
Ananta Toer, Pramoedya. Arus Balik (Novel Sejarah), Hasta mitra, Jakarta 2001
Adolf, Huala. Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali pers, Jakarta 2005
Gambar di sini

DEMOKRASI KACAMATA KUDA

By: Gafur Djali

“Kompetisi telah usai, saatnya kita bersatu”

Begitu pidato SBY ketika dipastikan kembali menduduki Istana keperesidenan untuk masa jabatan 2009-2014. Suatu pidato yang sangat simpatik namun bermakna ambigu.

Pertama, pidato SBY tersebut merupakan langkah positif untuk meredakan situasi pasca pergulatan panjang menuju RI satu. Di mana masing-masing calon diliputi ketegangan menantikan hasil pemilihan yang tenyata tidak sesuai dengan target dan harapan.

Kedua, pidato tersebut memandang bahwa perolehan suara merupakan hasil final dari proses pemilu sehingga mencoba menafikan kecurangan dan kekeliruan yang terjadi di lapangan. Wal hasil protes lewat jalur hukum untuk menggugat hasil pemilu datang dari berbagai pihak karena dinilai memiliki banyak kekurangan dan kecurangan yang ternyata menguntungkan calon incumbent (SBY-Boediono).

Ketiga, pernyataan tersebut mermakna bahwa pemerintahan SBY hendak merangkul semua golongan di bawah komando SBY/Partai Demokrat untuk membentuk suatu blok besar dalam pemerintahan. Hal tersebut sama artinya hendak meminimalisir atau meniadakan samasekali oposisi dalam pemerintahannya.

Kekuatan di Parlemen

Memang sangat prematur bila kita memandang rezim SBY sekarang sedang membangun kekuatan tunggal dalam parlemen yang akan merongrong aura demokrasi di Indonesia. SBY- Boediono secara hukum akan dilantik pada 10 November nanti. Namun pergulatan di parlemen dan di meja kepresidenan beberapa hari terakhir ini cukup alot. Pergulatan di parlemen terjadi dalam hal penentuan kursi legislatif dan pencalonan ketua DPR. Mari kita simak komposisi kursi di parlemen yang dikeluarkan oleh KPU pada kamis, 3 september 2009. Secara keseluruhan kursi di Parlemen berjumlah 550 yang terdiri dari Partai Demokrat 145 kursi, Golkar 102 kursi, PDI Perjuangan 93 kursi, KPS 57 kursi, PAN 46 kursi, PPP 38 kursi, PKB 27 kursi, Gerindra 25 kursi, hanura 17 kursi, dan disusul partai kecil lainnya.

Bila melihat komposisi parlemen di atas kemudian sambungkan dengan partai pendunkung SBY-Boediono pada pemilu lalu, seperti Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP maka secara keseluruhan jumlah kursinya adalah 313 kursi atau sekitar 60%. Belum sampai disitu hasil rapat petinggi Golkar memutuskan bahwa Golkar siap bergabung dengan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat/SBY. Bermakna kekuatannya kini bertambah menjadi 415 kursi atau sekitar 80% kursi di parlemen. Belakangan muncul rumor bahwa Taufik kiemas petinggi PDI perjuangan dan juga suami dari Megawati, hendak mencalonkan diri menjadi ketua DPR-RI. Menufer politik ini dinilai merupakan upaya PDI Perjuangan untuk masuk dalam koalisi besar SBY, karena saat ini koalisi yang dipimpin Partai demokrat tersebut menjadi penguasa diparlemen.

Hal tersebut bermakna kekuatan oposisi yang semula diprediksi akan muncul dari koalisi Golkar, PDI perjuangan, Gerindra dan Hanura sirna sudah. Tak salah jika dikatakan executive heavy (pemerintah terlalu kuat) karena didukung oleh koalisi yang menguasai hampir 95% suara di parlemen. oversized coalition ini akan berdampak pada jalannya pemerintahan yang berjalan tidak evisien seakan tanpa kontrol dan penyeimbang.

Demokrasi mau kemana?

Situasi ini patut dicermati dan dikaji bersama. Kekuatan parlemen yang didukung oleh koalisi besar yang menguasai hampir 95% suara memiliki dampak yang cukup signifikan baik positif maupun negatif. Pada tataran positif tentunya jalannya pemerintahan akan semakin lancar karena kontroversi di perlemen menjadi berkurang. Namun pada tataran negatif maka banyak hal yang akan terjadi dimana kurangnya check & balance dalam jalannya pemerintahan. Selain itu banyaknya partai yang masuk dalam koalisi berdampak pada jatah masing-masing partai dalam pemerintahan. Bergabung dalam koalisi sama artinya mengamankan jatah masing-masing partai dalam pemerintahan. Suatu langkah oportunis, Indikasinya sudah muncul dengan riuhnya ajang penentuan menteri yang akan duduk di kabinet SBY-Boediono.

Apakah demokrasi sedang dirongrog? Tentunya itu pertanyaan yang sulit dijawab. Yang jelas dalam situasi ini seakan sedang didorong pada pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil, didukung oleh kekuatan parlemen yang kuat dan tanpa oposisi. Situasi yang sangat rentang dengan otoriterisme dimana penguasa menemukan diri sebagai kekuatan tunggal dengan kontrol yang longgar sehingga mampu menghasilkan kebijakan sesuai dengan kepentingan individu/kelompok.

Dalam demokrasi kita mengenal kekuatan ada di tangan Rakyat, supremasi hukum sebagai senjata dan kebebasan pers & media massa sebagai corong aspirasi. Bila pemilu dipandang sebagai ajang penyerahan mandat dari rakyat kepada wakilnya sehingga seakan rakyat kemudian kehilangan mandat untuk beraspirasi, maka di sinilah letak kelemahan demokrasi kita. Selain itu ketegasan penegakan hukum di Indonesia juga belum menemukan bentuknya, simak saja bagaimana sengketa pemilu (DPT) diselesaikan pada tataran politik sedangkan kasus tersebut seharusnya diselesaikan pada tataran hukum. Hukum kemudian dinilai sebagai pemanis politik semata?

Pilar selanjutnya adalah pers & media massa, perkembangannya akhir-akhir ini sangat pesat dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun perkembangan pers & media massa di Indonesia perlu dicermati lagi karena semuanya merupakan institusi bisnis yang menjunjung tinggi pendapatan/laba. Banyak dari contents atau isinya memuat berita yang justeru meresahkan masyarakat. Pers & media kemudian menjadi corong penguasa/donatur/sponsor/pemilik saham. isinya sudah dapat ditebak sangat jauh dari kebutuhan masyarakat banyak. Kedepannya akan banyak parlemen jalanan yang digelar. Hal tersebut sangat rasional karena DPR yang merupakan salah satu media aspirasi Rakyat telah ompong dan justru beroposisi dengan kekuasaan tanpa oposisi. Parlemen jalan kemudian dinilai sebagai gerakan sadar untuk menggantikan kekuatan legislatif yang ompong dan kekuatan pemerintah yang lupa terhadap rakyatnya.

Semuanya menjadi catatan besar dalam proses bernegara kita layaknya “demokrasi kacamata kuda” maunya lurus-lurus saja sesuai kemauan si-penunggangnya. Kurangnya check & balance sama artinya menghindari proses dialektika. Imbasnya adalah kemunduran perlahan tapi pasti.

MERDEKA: Dulu Londo Tenanan Sekarang Londo Ireng

Irwan Bajang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap penjajahan asing. Pernyataan ini tidak hanya ditulis untuk mengagungkan bangsa sendiri, tapi fakta untuk hal ini telah terbukti, kita saksikan dan kita menikmati hasil dari sikap tersebut, yakni proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perasaan dan sikap anti penjajahan asing dimiliki seluruh suku bangsa, hal ini bisa kita amati dengan mulai dibangunnya konsolidasi kebangsaan sejak tahun awal kebangkitan bangsa, hingga penggagasan ide untuk mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat dan bersatu. Kedahsyatan gagasan itu tercermin dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang tertuang dengan format satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.

Dalam bentuk suku-suku bangsa, usia nusantara memang telah berabad-abad lamanya, sejak era sebelum Sriwijaya, bahkan hingga Majapahit dan menjelang penggunaan nama bangsa indonesia. tetapi sebagai bangsa Indonesia, usia kita belum sampai satu abad. Mungkin inilah alasan yang paling kuat, mengapa Bung Karno dan para pemimpin yang lain perlu mengulang-ulang doktrin "nation building and character," pembangunan bangsa dan karakter, karena memang pembangunan bangsa dan karakter negara memang belum kuat benar hingga saat ini.

Selepas dari perjuangan merebut kemerdekaan itu, bangsa ini masih perlu dirawat oleh semua lapisan rakyat, rawatan inilah yang sering terabaikan, pun ketika kita telah merdeka dalam rentang waktu 63 tahun. Akibatnya dapat kita saksikan sendiri, mulai dari protes yang paling sederhana sampai pada keinginan memisahkan diri dari jiwa dan bagian tubuh Republik Indonesia ini. Sejarah kita telah banyak mencatat gejolak itu, OPM, RMS, GAM, Timor-Timur, dan lain sebagainya. Semuanya ini telah memakan korban, mulai dari bentuk yang paling sederhana berupa bentrokan rakyat dengan aparat sampai perang saudara dan pertumpahan darah. Akar dari segala hal tersebut adalah kebelumberhasilan kita menerjemahkan doktrin "pembangunan bangsa dan karakter" dalam cakupannya yang luas.

Lalu, apa yang dimaksud Pembangunan bangsa dan karakter itu? Jawabannya tidak lain adalah, pengejawantahan Pancasila dalam format yang konkret, bukan sebatas wacana dan retorika belaka. Pancasila bukan sebagai semboyan mantra belaka yang harus dilantunkan setiap upcara bendera. Hal lainnya adalah mengintensifkan 'budaya saling menghormati’ antara suku bangsa yang sangat beragam di negara ini. Termasuk juga pemerataan keadilan dan kemakmuran, membongkar struktur kesenjangan, karena kemakmuran melimpah baru dinikmati oleh segelintir orang, sementara kebanyakan orang tetap miskin dan terlantar. Golongan miskin terpuruk dalam jumlah yang masih berkisar 40 juta jiwa. Bagi si miskin, merdeka atau terjajah tidak banyak bedanya; masih saja tetap miskin dan menderita. Pembangunan bangsa dan karakter tidak saja menjadi agenda politik, tetapi dimensi sosial-ekonomi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Konflik mendatar dan konflik menaik dapat ditelusuri sebab-musababnya pada jurang kesenjangan sosial yang masih menganga lebar. Makin jauh dari Jakarta makin terasa betapa rupiah kita menjadi barang langka, hal ini karena sekitar 70 persen uang beredar di ibu kota yang penduduknya tidak sampai lima persen dari 225 juta rakyat Indonesia. Pun kalau punya uang, harga untuk beberapa kebutuhan terasa sangat tinggi untuk dimiliki. Disparitas ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama mengakar, sebab bisul keretakan bangsa bisa meledak sewaktu-waktu.

Bukankah kita tidak mau melihat bangsa ini hancur akibat kita gagal merawatnya? Kita harus tetap optimistis akan kebangkitan Indonesia dengan syarat semua orang mau bangkit dan berpikir jernih, tidak hanya pandai saling menyalahkan. Tetapi, juga harus ditunjukkan sikap apresiatif terhadap segala usaha dan prestasi yang baik, siapa pun yang melakukan: pemerintah atau masyarakat. Sikap "mutual distrust" (saling tidak percaya) dan saling mencurigai harus dihilangkan, karena sejarah telah mencatat banyak hal tentang kegagalan kita akibat rasa saling tidak percaya. Karena hanya dengan rasa saling percayalah, maka kita akan dapat melangkah bersama dan maju untuk membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju.

Di saat kita sibuk merayakan hari kemerdekaan, jangan sampai beberapa kelemahan dan penyakit yang kita derita kita lupakan. Kelaparan masih menjadi momok menakutkan dimana-mana, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup masih mahal dan tak terjangkau. Dan satu hal lagi adalah, bencana yang diakibatkan oleh kelalain manusia tidak boleh dilupakan, bencana Lapindo jangan sampai hilang dari benak kita. Kemerdekaan juga mengandung makna tanggung jawab kemanusiaan untuk mereka yang teraniaya. Apa guna merdeka kalau hidup masih teraniaya dan miskin?

Akhirnya, perlu diingatkan kembali bahwa para pendiri bangsa dulu melawan penjajahan dengan tujuan menyudahi penderitaan rakyat indonesia. Tetapi setelah kekuasaan berpindah ke tangan sendiri, mengapa penderitaan dan kemiskinan belum juga usai? Adakah yang salah dari kemerdekaan ini? Pemerintahan oleh bangsa sendiri. Jika demikian faktanya, jangan-jangan penguasa baru itu masih meneruskan politik penjajahan atas saudara sebangsanya.

Jika dulu 'londo tenanan', kini 'londo ireng' yang susunan struktur kekuasaannya setali tiga uang dengan penjajah lama. Semoga semua elemen masyarakat sadar akan kesalahan dan dosa kita terhadap bangsa dan negara kita ini, yang sekarang sedang berulang tahun ke-63. Semoga gemblengan derita, mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa untuk meraih kesejahteraan dan terlepas dari penderitaan. Mari kita kenang sejenak semboyan yang kerap diucapakan bapak proklamator kita; Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Dirgahayu Indonesiaku tercinta.

Agustus 2008

Gambar dicomot dari sini

“Smart Power” Kado Uncle Sam buat si Good Boy

"Kami membicarakan tentang 3D, yaitu defence, diplomacy dan development, AS sudah memikirkan bahwa ketiganya akan berjalan beriringan "
(Menlu AS, Hillary Rodham Clinton)

PADA 17 Februari hingga 22 Februari lalu Hillary Rodham Clinton Menlu AS pada pemerintahan Obama memulai kunjungan kenegaraan pertamanya. Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan China, selama delapan hari menunjungi empat Negara yang menjadi tujuan lawatan kenegaraan mantan ibu Negara tersebut. Angin bertiup ke tenggara peta politik luarnegeri AS mulai membidik Asia sebagai mitra strategis.

Lawatan Hillary ke kawasan Asia di pandang kontradiktif dengan tradisi yang selama ini di jalankan oleh para Menlu AS, pada umumnya lawatan perdana para menlu AS adalah Negara-negara sekutu di kawasan Eropa dan timur-tengah untuk menegaskan eksistensi AS sebagai “Imperium”, sekedar catatan Lawatan perdana Menlu James Baker III (1989) pada zaman Presiden George HW Bush adalah Kanada dan Eropa Barat. Lalu Warren Christopher (1993) pada masa Presiden Bill Clinton ke negara-negara di Timur Tengah, Madeleine Albright (1997) pada masa Presiden Bill Clinton ke sekutu AS di Eropa Barat, Colin Powell (2001) pada zaman Presiden George W Bush ke Timur Tengah (Mesir, Arab Saudi, Israel, Gaza, Tepi Barat, dan Jordania), dan Condoleezza Rice (2005) pada masa Presiden George W Bush ke Inggris, Jerman, Polandia, dan Timur Tengah.

Terobosan yang dilakoni Hillary untuk mengunjungi Asia bukanlah tanpa alasan, kawasan Asia di pandang memiliki nilai strategis dalam percaturan dunia pada umumnya dan menjadi agenda panting politik luarnegeri AS, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, politik maupun pertahan keamanan. Namun secara mendasar dapat disimak bahwa rezim Obama hendak menarik garis tegas dengan kebijakan luarnegeri era presiden Bush yang sangat konfrontatif menuju hubungan luarnegeri yang diplomatis di bawah tanagn dingin Hillary.
Kampanye besar Hillary dalam lawatan kenegaraan tersebut adalah untuk menegaskan sikap politik luarnegeri AS era Obama yang kemudian dinamakan dengan “Smart Power”, yaitu suatu cara pandang AS dalam bersikap pada tataran internasional dengan tiga pilar utama yaitu defence, diplomacy dan development, ketiga hal tersebut menurut Hillary sanagat diperlukan dunia saat ini dan harus dapat berjalan seimbang.

Tiga isu utama yang diusung tersebut merupkan fenomena global yang sedang melanda dunia satu dasawarsa ini. Dalam bidang pertahanan (defence) dunia di hadapkan pada radikalisme anti Amerika yang di dengungkan oleh Osama kemudian berujung pada tragedy 11 september. Peristiwa tersebut oleh Bush di manfaatkan sebagai momentum untuk melegitimasi upaya aneksasi-nya atas Afganistan dan menundukan Saddam di Irak, maka pecahlah peran Irak dan Afganistan. Obama hadir dengan janji hendak mewujudkan perdamaian di Timur-Tengah, Irak juga Afganistan, ribuan pasukan di tarik dari Irak namun ironisnya penambahan pasukan secara besar-besaran memasuki Afganistan, yang paling miris adalah kemenangan Obama di rayakan Israel dengan rudal & bom yang menghujam jalur Gaza merengut rubuan nyawa. Fenomena tersebut hendak di jadikan agenda dunia dengan AS sebagai leader nya.

Dalam bidang diplomasi (diplomacy) AS memilih berbenah, hal tersebut di karenakan kebijakan perang yang di keluarkan oleh Bush dengan dalih melawan terorisme ternyata mendapat respon negative dunia. Dalam situasi tersebut eksisensi AS sebagai Negara pelopor demokrasi yang mengutamakan perdamaian mulai pudar. Diplomasi yang berupaya di bangun oleh rezim Obama hendak memperbaiki citra tersebut dengan menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis.

Dari segi pembangunan (development) posisi AS sedang terancam, telah hadir ancaman yang akan mengerus kedigdayaan ekonomi liberal, antaman tersebut dating dari dalam (resesi ekonomi AS) juga dari luar (China, Uni Eropa, Amerika latin). Fenomena ini dalam pandangan Gramscian sebagai Blok Historis Baru yang kemudian secara sistemanis melakukan conter hegemoni atas AS. Selain itu upaya AS dalam melakukan upaya stabilitas ekonomi dengan mengeluarkan dana talangan sebesar USD,787 miliar untuk stimulus ekonomi sebesar. Untuk dana yang besarnya hamper 5 kali lipan APBN Indonesia tersebut maka AS membutuhkan mitra untuk melakukan pengembangan investasi (fiscal / non fiscal) di beberapa Negara yang di pandang potensial, salah satunya adalah Indonesia.
Smart Power konsep yang baru didengungkan tersebut hendak di terapkan pada Negara-negara yang di pandang strategis untuk AS seperti, Jepang yang merupakan sekutu utama AS setelah perang dunia kedua, China adalah salah satu macan ekonomi dunia, Korsel sebagai anak emas AS dalam menghadang Korut. Pertanyaan yang cukup menggelitik apa arti pentingnya Indonesia bagi politik luarnegeri AS ?

Si Good Boy di mata Uncle Sam
Pada lawatannya ke Jakarta Hillary pernah mengatakan bahwa, Indonesia dan Amerika harus dapat bekerja sama dalam perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, perdagangan dan investasi, promosi demokrasi, kesehatan, pendidikan, keamanan nasional dan kontra terorisme. Hal tersebut menandaskan bahwa AS memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk mendorong kepentingan nasionalnya (AS) di kawasan regional ASEAN ataupun ditingkat domestic Indonesia sendiri.

Sesuai dengan konsep Smart Power (defence, diplomacy dan development) yang diusung Hillary maka kita dapat sedikit meneropong, apa saja pertimbangan AS untuk menjatuhkan pilihan pada Indonesia sebagai salah satu mitra strategisnya di kawasa Asia ?
Kunjungan Hillary ke Indonesia mengishyratkan pentingnya indonesi untuk mengsukseskan agenda Smart power yang dijalankan oleh AS.
Dalam bidang pertahanan (defence) Terkait isu timur tengah maka Indonesia di pandang sebagai saudara jauh dari Timur-tengah karena merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 237 juta jiwa yang 90% adalah beragama Islam. Selain itu upaya Indonesia memerangi terorisme di pandang sukses oleh AS, hal tersebut berdasar atas terbongkarnya jaringan Al-qaidah di Indonesia, penangulangan beberapa aksi terror (bom) serta eksekusi atas terdakwa bom bali.

Dalam aspek Diplomacy, Indonesia cukup di perhitungkan dalam regional ASEAN, Kedudukan Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah Negara penggagas dan terbesar di antara 10 negara anggota ASEAN. Sehingga secara structural maupun cultural Indonesia memiliki power yang cukup untuk mengendalikan ASEAN. Selain itu Aura demokratisasi di Indonesia cukup positif, perkembangan partai politik, media masa, kedaulatan berserikat, dll, tumbuh subur di bandingkan sebelum reformasi. Menurut Hillary Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS. Satu lagi isu yang menarika adalah upaya Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup menangulangi Global Warming dengan menyelengarakan United Nations Climate Change Conference, desember 2007. Upaya tersebut menghasilkan Hasilkan Bali Roadma.

Pada aspekm pembangunan (Development), maka posisi Indonesia sangat di butuhkan oleh AS, hal tersebut terkait dengan beberapa aspek penting antar lain, investasi AS di Indonesia yang pada 2008 AS menanamkan investasi sebesar 10,6 miliar dollar AS. Investasi tersebut telah menghadirkan in come besar bagi pemerintah AS seperti, PT.Preeport, NewMont, Blok Natuna, ExxonMobile, dll. Di samping itu hubungan dagang (bilateral) kedua Negara pada tahun 2008 lalu tercatat mencapai 20,1 miliar dollar AS. Bukan hanya itu dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa Indonesia dipandang sebagai pasar potensial untuk menjual barang produksi AS.

Catatan di atas cukup menjadikan pertimbangan berarti bagi AS untuk merangkul Indonesia. Ada Adagium yang cukup menarik, “tidak ada makan siang yang gratis”, maka respon positif Indonesia atas kunjungan Hillary ternyata berbuah hadiah manis dari si uncle (AS)

Hadiah manis bernama SWAP buat si good boy
Bilateral swap agreement adalah sebuah fasilitas bantuan keuangan jangka pendek dalam bentuk penukaran mata uang asing (foreign exchange swap) yang bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran jangka pendek. Menurut Sri Mulyani Apabila ada semacam support bilateral oleh AS (Bilateral swap agreement) maka sama seperti yang kita lakukan di Chiang Mai inisiative dan ASEAN+3. Bila kita merujuk merujuk pada arangement dalam Chiang Mai inisiative, maka Indonesia mendapatkan 12 miliar dollar AS. Rencananya bila dana tersebut cair maka akan di gunakan untuk mendorong sector Finansial (makro ekonomi).

Uncle sam (AS) punya dua tangan
Pax Americana (represifitas state apparatus)
Washington consensus (ideological state apparatus)
Bila si good boy membangkang pasti ditendang

Makna Kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia

Edy Prasetyono*

Tanggal 18 Februari 2009 besok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton akan berkunjung ke Indonesia.

Banyak analis melihat kunjungan ini untuk memperbarui hubungan dengan dunia Islam, khususnya Indonesia, yang sangat strategis dalam melawan terorisme dan mencari pendekatan baru bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Peran China

Akan tetapi, kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia harus dilihat secara lebih luas.

Pertama, dorongan reorientasi Asia Timur dan Asia Tenggara. Kunjungan ke empat negara penting di kedua kawasan adalah untuk menyeimbangkan politik luar negeri AS yang selama pemerintahan Bush terperangkap dalam perkembangan di Timur Tengah sejak tragedi pengeboman WTC 11 September 2001. Selama periode itu negara-negara di kawasan ini merasakan kurangnya perhatian AS. Banyak upaya regional berjalan tanpa dukungan AS. ASEAN Regional Forum tidak mendapat dukungan signifikan dari AS. APEC yang diharapkan berperan dalam meringankan beban ekonomi negara- negara di kawasan justru didominasi isu yang mencerminkan kepentingan AS. Bahkan, AS selama pemerintahan Bush menunjukkan sikap skeptis terhadap multilateralisme di Asia Pasifik.

Akibatnya, negara-negara Asia Tenggara justru merasakan persahabatan yang lebih hangat dari China selama periode penuh tantangan keamanan dan ekonomi, misalnya saat China mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation tahun 2003 serta menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea tahun 2002.

AS tentu tidak ingin melihat ”ketimpangan” ini berlanjut. Selama ini, the period of neglect dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara harus dibayar mahal dengan meningkatnya pengaruh diplomasi China. Kunjungan ke Indonesia menjadi amat penting guna menyeimbangkan kembali posisi AS. Indonesia adalah salah satu penggagas pembentukan Komunitas ASEAN. Secara geopolitik dan geostrategis, Indonesia adalah negara terpenting di kawasan. Baik AS maupun Indonesia mempunyai kepentingan bersama untuk tetap menjaga keterbukaan dan keseimbangan di kawasan.

Peran penyeimbang AS

Kedua, kunjungan Hillary Clinton hendak menegaskan keinginan AS untuk ”berperan” dalam regionalisme baru di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Krisis memang sempat menghantam beberapa negara di kedua kawasan ini. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan prospek pembangunan ekonomi yang menjanjikan. Bahkan, India pun mulai berpaling ke Timur. Pembentukan ASEAN Community yang dideklarasikan tahun 2003 dan ASEAN Charter tahun 2008, kerja sama ASEAN+3, serta kerja sama Asia Timur yang melibatkan Australia, Selandia Baru, dan India, tidak mungkin selamanya dibiarkan AS. Terlebih Asia dan Eropa juga telah mengembangkan Asia Europe Meeting (ASEM). Sekali lagi, AS tampaknya ingin mengembalikan peran penyeimbang dinamika internal dalam kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara terhadap kemungkinan dominasi China di kawasan. Selain itu, AS juga mencoba kembali menyeimbangkan hubungan segitiga AS-Eropa-Asia. Posisi Indonesia harus dilihat sebagai bandul ASEAN yang telah mewarnai wajah dan karakter ASEAN sebagai penggerak regionalisme Asia Tenggara dan Asia Timur.

Ketiga, demokrasi adalah kepentingan semua negara, tidak hanya AS. Demokrasi, baik sebagai nilai maupun sistem, seharusnya menjadi soko guru hak rakyat dan pemerintahan yang akuntabel sebagai penopang upaya menciptakan perdamaian dunia. Perbedaan pandangan tentang demokrasi terletak pada operasionalisasi dan pendekatan, bukan pada hakikatnya. Perkembangan demokrasi di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak kalah penting dari perkembangan politik di Timur Tengah. Bayangkan jika demokratisasi gagal atau melahirkan disintegrasi di Indonesia dan China. Saat Brigjen Vincent Brooks, Juru Bicara US Central Command Timur Tengah, ke Indonesia beberapa tahun lalu, saya menanyakan, setelah senjata pemusnah massal tak terbukti, apakah demokrasi menjadi alasan serangan AS ke Irak? Jika ya, mana yang lebih penting secara geopolitik dan geostrategis, demokratisasi di Irak atau di Indonesia?

Tidak ada jawaban. Jawaban itu seharusnya bisa ditunjukkan Hillary Clinton bahwa kita mempunyai kepentingan besar, yaitu ingin melihat demokratisasi berhasil. Dalam konteks ini, sebagai negara terbesar di ASEAN, dengan posisi yang amat strategis, demokratisasi di Indonesia adalah kepentingan semua pihak.

*Edy Prasetyono Pengajar Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia