Menakar Nasional(isme) Anak Pesisir

Strategi pengelolaan Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Lewat Hukum Sasi

Oleh: Gafur Djali



Abstrak

Masyarakat pesisir adalah potret buram kemiskinan di negeri ini. Ketimpangan pembangunan akibat strategi pembangunan yang kurang adil dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi atau ulah manusia adalah situasi yang semakin menyudutkan masyarakat pesisir. Di saat peran struktural pemerintah urung terlaksana, maka dibutuhkan strategi pengembangan berbasis pada kekuatan kultural masyarakat, komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Strategi tersebut sebagai upaya pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pada tulisan ini, saya meminjam kebijakan adat yang umumnya dijalankan di Maluku. Pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, berbasis pada kearifan lokal masyarakat Maluku. Yaitu hukum Sasi.


“Nenek moyangku seorang pelaut, maka di laut kita jaya”
Kita semua mungkin sangat akrab dengan ungkapan di atas. Terlebih bagi saya, anak pesisir yang dididik oleh laut. Bagi saya, laut seakan jadi tempat bermain sekaligus rumah yang sangat nyaman. Ungkapan di atas terkadang jadi yel-yel atau nyanyian ketika kami (anak-anak pesisir) sedang memancing, berenang atau sekadar bersantai di pantai bersama teman-teman. Ketika itu, kami sungguh yakin bahwa daerah pesisir (pantai dan laut) adalah tempat paling menyengkan di muka bumi. Dari pesisir pantai, mata begitu luas memandang, menatap cahaya mega senja yang menembus kolong-kolong langit, tanpa batas sampai menyentuh garis cakrawala. Menyelami dasar laut membuat kami seakan menemukan surga kehidupan penuh warna. Kami seakan menemukan kawan-kawan baru, bermain bersama ikan-ikan aneka spesis, terumbukarang aneka bentuk serta biota laut lainnya.

Laut membuat imajinasi kami menjadi liar. Bila ada yang bercita-cita menjadi Marinir, Atlit renang nasional atau Penyelam, itu akan jadi bahan tertawaan bersama. Tak jarang dari kami ada yang bercita-cita menjadi ikan. Alasannya sederhana, saya ingin bebas pergi kemana saja saya suka. Berenang menyeberangi teluk, selat atau lautan luas. Mengunjungi samudera biru, merasakan dinginnya Antartika atau mencicipi hangatnya laut Florida. Sungguh suatu cita-cita yang imajiner. Selain itu, kami juga begitu akrab dengan berbagai ritual-ritual adat yang sering diselenggarakan. Ketika itu, kami tidak mengerti banyak hal. Kami hanya pahami bahwa laut dan manusia adalah saudara, maka kita harus saling menjaga.

Dalam kacamata kecil kami, laut seakan jadi anugerah bagi kami masyarakat pesisir. Pemandangan yang indah, ikan, kepiting, teripang, udang, rumput laut, mutiara dan masih banyak lagi. Semuanya ada di sini, telah tersedia secara alamiah dan kami bisa mengambilnya kapan saja kami mau. Para nelayan begitu piawai menaklukan laut. Perahu atau kapal nelayan selalu bersandar di dermaga dengan hasil tangkapan yang memuaskan. Kehidupan kami sederhana, boleh dibilang mencukupi untuk standar sandang, pangan, papan, akses pendidikan dan kesehatan. Pengalaman di atas hanyalah ilustrasi dari sebuah desa kecil di pesisir utara pulau Ambon. Dan mungkin dapat menjadi potret masyarakat pesisir di Indonesia.


Wilayah Pesisir yang Terlupakan

Belakangan, saya baru menegerti, apa yang selama ini kami amini sebagai anugerah ternyata berubah menjadi kutukan. Karena di belahan dunia lain, meski kekayaan negeri ini melimpah ruah, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang akrab dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Semuanya dapat secara kasatmata di lihat. Gubuk-gubuk reot sepanjang bibir pantai dan perkampungan kumuh jadi pemandangan biasa. Kesehatan dan pendidikan terkadang jadi barang mewah. Dapat dihitung dengan jari, hanya segelintir orang saja yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi atau mendapat akses kesehatan. Suatu ironi yang sungguh memilukan.

Masyarakat pesisir adalah potret buram kemiskinan di negeri ini. Semakin panjang garis pantai, maka semakin banyak penduduk miskin Indonesia. Saya melihat kemiskinan yang terjadi diakibatkan strategi pembangunan yang kurang tepat. Selama ini, terutama ketika Orde Baru, geliat pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah darat (continental orientation) sedangkan pembangunan wilayah laut (maritim orientation) cenderung terlupakan. Sektor kelautan dan perikanan dianggap sebagai sektor pinggiran (peripheral). Model pembangunan ini secara struktural, selain menciptakan pembangunan yang timpang juga telah menciderai arti Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan.

Ketimpangan pembangunan tersebut diperparah dengan kerusakan lingkungan. Pada Januari 2009, Kementrian Kelautan dan Perikanan memaparkan bahwa, dari total luas wilayah perairan Indonesia yaitu 5,7 juta kilometer persegi. Seluas 3,9 juta kilometer persegi atau sekitar 70 persen dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat. Hanya Seluas 1,8 juta kilometer persegi atau 30 persen yang kondisinya masih baik. Kerusakan tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti rusaknya hutan bakau akibat abrasi pantai atau pembangunan. Penangkapan ikan dengan bahan beracun atau bom sehingga merusak karang atau biota laut. Sampah dan zat kimia yang di produksi rumah tangga atau industri, dan masih banyak lagi persoalan struktural maupun non struktural yang memperparah kerusakan wilayah pesisir, perairan atau laut tersebut.

Kerusakan wilayah perairan khususnya wilayah pesisir tentunya akan menjadi kabar buruk bagi masyarakat pesisir. Praktis, masyarakat pesisirlah yang akan terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan tersebut. Ketika tempat yang selama ini dijadikan sebagai tempat hidup dan menafkahi keluarga telah rusak sama artinya kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir sedang terancam. Sangat sulit membayangkan peningkatan kesejateraan masyarakat pesisir bila rusaknya kondisi perairan. Kerusakan lingkungan tersebut secara otomatis akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat pesisir.

Kondisi tersebut diperparah dengan beberapa kebijakan pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif dasar listrik, melonjaknya harga kebutuhan pokok dan lainnya, ternyata juga berimbas langsung bagi para nelayan. Untuk melaut diperlukan biaya ekstra, membeli BBM atau es balok dll. Kerusakan wilayah pesisir memaksa para nelayan memperluas daya jelajah bahkan sampai ke laut samudera. Bila cuaca dan musim sedang baik itu jadi nasib baik bagi para nelayan. Namun bila cuaca memburuk, untuk menutupi biaya melaut saja tidak cukup dan terkadang banyak yang mengalami kerugian. Ketika laut sudah tidak dapat lagi dijadikan sandaran hidup di tengah kebutuhan perut yang semakin mencekik, maka sangatlah mungkin banyak dari nelayan akan memilih beralih profesi. Menjadi buruh pabrik, tukang ojek atau urbanisasi mencari pekerjaan di kota adalah pilihan sulit, yang mungkin saja akan di tempuh untuk sekadar menyambung nafas.

Kita semua menyadari, bahwa masyarakat pesisir kini dikepung dari dua arah secara bersamaan. Ketimpangan pembangunan akibat strategi pembangunan yang kurang adil dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi atau ulah manusia itu sendiri. Bukanlah suatu kemustahilan untuk dapat keluar dari kesulitan tersebut. Saya dapat sedikit bersyukur karena wilayah pesisir di daerah kami masih terjaga kelestariannya meski ada potensi kerusakan di beberapa titik. Namun, semuanya bisa dikontrol lewat kebijakan adat masyarakat setempat.

Dalam tulisan ini, saya akan paparkan sedikit pandangan subjektif saya tentang strategi pengembangan masyarakat pesisir. Strategi pengembangan yang berbasis pada kekuatan kultural masyarakat, komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Terutama meminjam kebijakan adat yang umumnya dijalankan di Maluku. Yaitu hukum Sasi.


Pengelolaan Wilayah Pesisir

Saya meyakini bahwa tidak ada perubahan tanpa kesadaran. Saya pikir ada baiknya bila kita belajar dari kegagalan atau kurang optimalnya beberapa program pemerintah terkait pengelolaan wilayah pesisir. Menurut saya, kegagalan dikarenakan program tersebut belum mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara langsung. Pemerintah terkadang menjalankan program-program yang terlalu kaku, sukar diadaptasi atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya menilai, hal tersebut disebapkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, menjalankan atau mengkoreksi program-program pemerintah tersebut. Dalam posisi inilah, masyarakat pesisir terkadang menjadi objek kebijakan bukan sebaliknya menjadi subjek kebijakan itu sendiri.

Untuk menjawab persoalan di atas. Maka, saya memandang dalam pengelolaan wilayah pesisir dibutuhkan ketepatan antara pengelolaan secara kultural maupun secara struktural. Saya meyakini dalam setiap struktur masyarakat tentunya memiliki kearifan lokal masing-masing. Keunikan budaya yang lahir dari persinggungan manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia. Khususnya masyarakat pesisir, terutama masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku memiliki struktur adat yang kemudian mampu diadaptasi untuk pengembangan wilayah pesisir. Masyarakat Maluku pada umumnya merupakan masyarakat yang mendiami pesisir atau pulau-pulau kecil. Sehingga kelestarian lingkungan menjadi harga mati. Dalam tradisi adatnya, masyarakat Maluku mengenal hukum Sasi.

Hukum Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati alam (hewani maupun nabati). Sasi memuat peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan rapat Dewan Adat. Keputusan adat tersebut kemudian dilimpahkan kepada Kewang. Kewang adalah suatu lembaga adat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prosesi sasi terdiri dari dua bagian yaitu tutup sasi (pemberlakuan larangan) dan buka Sasi (pencabutan larangan). Keduanya melalui suatu prosesi adat yang sakral dan melibatkan seluruh masyarakat. Bila ada yang melangar sasi, akan mendapat sangsi. Sangsi dapat berupa sangsi material maupun sangsi adat. Masyarakat percaya bahwa melangar sasi merupakan pelangaran berat, bahkan dapat berdampak musibah bisa berupa sakit atau kematian bagi si pelangar. Kondisi tersebut membuat prosesi hukum sasi dapat berjalan lancar dan optimal, karena masyarakat sadar pentingnya sasi dalam hidup.

Contohnya adalah Sasi meti. Merupakan jenis sasi yang paling umum dan hampir dapat ditemui di seluruh masyarakat pesisir Maluku. Sasi meti adalah sasi yang diletakan pada batas zona pasang surut air laut. Fungsinya agar supaya tanaman dan organisme laut lainnya dapat berkembang biak. Karena pada zona tersebutlah banyak hidup biota laut seperti ikan, teripang, kerang dll. Pada hari yang ditentukan untuk buka sasi, masyarakat akan berkumpul dan melakukan panen bersama.

Yang paling unik adalah prosesi sasi ikan lompa (Trisina baelama) di pulau Haruku, Maluku. Ikan lompa adalah sejenis ikan sardin kecil yang dapat hidup di dua alam yaitu air tawar dan air asin. Ketika acara tutup sasi, masyarakat dilarang menangkap ikan tersebut, sehingga populasi dan regenerasi ikan tersebut dapat dinamis. Anda mungkin akan berdecak kagum atau terheran bila melihat prosesi buka sasi ikan lompa di Haruku. Pada waktu buka sasi tiba, masyarakat akan berkumpul di pertemuan dua alam (sungai dan laut). Pemangku adat akan mulai menjalankan prosesi adat. Tifa mulai di tabuh dan gong di talu, seketika itu juga ikan lompa akan datang mendekati asal suara tersebut dan masyarakat dipersilahkan untuk memanen. Hasil panen kemudian dikumpulkan dan dibagi secara adil sesuai dengan hitungan yang telah di tentukan oleh adat.

Itu hanyalah beberapa contoh kecil praktek hukum sasi di Maluku dan masih banyak lagi bentuk objek hukum sasi yang lain. Hukum sasi memiliki dampak positif bagi hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan alam. Bentuk harmonisasi dalam menciptakan keseimbangan kehidupan. Ada empat aspek penting yang dapat kita pelajari dari hukum sasi. Pertama, Aspek budaya dan kepercayaan. Sasi berhubungan erat dengan konsep kepercayaan atas kekuatan alam, roh-roh leluhur dan agama. Kedua, Aspek politik dan administrasi. Pelaksanaan Sasi memerlukan pelembagaan atau organisasi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat lewat mekanisme adat. Ketiga, Aspek ekonomi. Sasi adalah bagian dari sistem ekonomi dan sistem pengelolaan sumberdaya alam. Sasi membatasi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Serta dapat menjadi semacam tabungan bersama dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Keempat, Aspek ekologi. Sasi memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam yang menjunjung tinggi kesinambungan ekosistem dan kelestarian lingkungan.


Kesimpulan

Saya percaya, masih banyak kearifan lokal lainnya yang dapat digali dan diterapkan dalam upaya pengembangan masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Kearifal lokal tentunya menjadi solusi alternatif di tengah buntunya peran struktural pemerintah. Adaptasi pengembangan masyarakat berbasis kearafan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng di tengah derasnya arus modernisasi yang mengancam eksistensi budaya lokal.

Sampai pada titik inilah, nasional(isme) bagi kami sebagai anak pesisir bukanlah semata dimaknai sebagai patriotisme dan pengabdian pada bangsa. Nasional(isme) bagi kami adalah sesuatu yang begitu dekat, sangat dekat sekali. Kami bahkan merasakannya mengalir dalam aliran darah kami. Nasional(isme) bagi kami adalah melestarikan lingkungan milik anak cucu yang saat ini sedang dititipkan pada kami. Pantai, laut, terumbukarang, ikan, teripang, mutiara dll, semuanya adalah titipan yang harus kami jaga dan untuk dikembalikan kepada anak cucu kami. Tugas yang terlampau berat tentunya, tetapi kami dapat berbesar hati karena memiliki kekuatan adat (kearifan lokal). Warisan budaya leluhur yang harus kami junjung tinggi, kami jalankan dan kami patuhi bersama. Seperti pesan para tetua-tetua adat, pesan yang kami yakini sampai detik ini. Laut adalah saudara laki-laki, sesama saudara harus saling menjaga dan mengasihi, maka hiduplah dari alam tetapi jangan lupa untuk menghidupi alam.



Jogjakarta,Senin 20 September 2010
Penulis adalah peneliti pada Cakrawala Institute.
(Center for Fair Development Studies-Pusat Study untuk Keadilan Pembangunan)

Membangun Semangat Kewirausahaan Untuk Masyarakat Wilayah Pinggiran

Oleh: John Petrus Talan



Pengganguran merupakan persoalan yang krusial bagi Indonesia. Kemiskinan lalu menjadi konsekuensi logis dari tingginya tingkat penganguran. Kenyataan yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pemberitaan oleh media massa, tontonan di lampu merah bahkan sampai waktu makan di restoran atau warteg tepi jalan. Pengemis, Pengamen, Jambret merupakan pelarian masyarakat ketika tak punya harapan untuk hidup layak. Mereka adalah anomali yang terlempar dari sistem masyarakat, karena akrab dengan pengangguran dan kemiskinan dalam sebagian besar pengalaman hidup mereka. Fenomena kota besar.

Di wilayah pinggiran kenyataan serupa dalam bentuk yang berbeda tak sulit ditemukan1. Busung lapar, bunuh diri sering muncul dalam berbagai pemberitaan media massa. Akibat dan tindakan frustrasi masyarakat yang paling sering ketika berhadapan dengan persoalan kemiskinan. Saat tak punya makanan dan tak tahan dengan tekanan kemiskinan. Masyarakat Indonesia kreatif dalam mengekspresikan kemiskinannya, dalam banyak cara.

Memang, pengangguran dan kemiskinan telah menjadi banalitas di negara ini. Bagi pemerintah persoalan ini lebih sering ada dalam angka-angka sebagai argumentasi keberhasilan. Bagi lembaga-lembaga non pemerintah lebih banyak hadir dalam program untuk menarik founding. Oleh masyarakat, sikap pasrah adalah cara yang paling tepat agar berdamai dengan kenyataaan. Dalam tangan para intelektual, jadi kata dalam teori yang terlepas dari kenyataan. Sebab itu Rendra pernah menggugat lewat Sajak Sebatang Lisong:



Matahari terbit.
Fajar tiba.
Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak
tanpa pendidikan.

Aku bertanya,
tetapi pertanyaan-pertanyaanku
membentur meja kekuasaan yang macet,
dan papantulis-papantulis para pendidik
yang terlepas dari persoalan kehidupan.

……………………………………….

Lemahnya semangat kewirausahaan masyarakat merupakan salah satu penyebab utama dari kekalnya persoalan pengangguran dan kemiskinan serta sekian akibat yang ditimbulkan. Sementara, kewirausahaan merupakan elemen penting bagi masyarakat yang sedang mengintegrasikan dirinya ke dalam pusaran perekonomian global. Apalagi dengan penerapan otonomi daerah yang mengharuskan kemandirian daerah, akan fatal akibatnya jika harus mempertarungkan rendahnya produktivitas daerah dalam kancah perekonomian global yang digerakan oleh rotasi perkembangan teknologi dengan rentang waktu pendek, teknologi informasi canggih, good governance dan persaingan bebas berdasarkan rasionalitas pasar. Tanpa spirit entrepreneurship yang kuat, selamanya Indonesia akan tetap tertinggal dalam keterpurukan.

Kewirausahaan sering dipergunakan sebagai penerjemahan dari kata entrepreneurship. Bisa diartikan sebagai upaya membangun usaha mandiri dan lebih jauh mensyaratkan kreativitas dan inovasi dalam proses penciptaan usaha tersebut. Wirausahawan merupakan orang yang berfikir kreatif dan bertindak inovatif dalam memanfaatkan serta menciptakan peluang untuk mencapai kesuksesan, seperti yang di defenisikan oleh Joseph Schumpeter, “an entrepreneur is a person who is willing and able to convert a new idea or invention into a successful innovation.”

Entrepreneurship merupakan karakter masyarakat kapitalis. Dalam kepustakaan Marxian merupakan akibat dari proggresnya hukum sejarah yang ditentukan oleh determinasi kerja. Menurut Weber merupakan dorongan dari etika Protestan, secara khusus sekte Calvin. Aliran yang muncul setelah reformasi gereja bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme di Eropa. Sementara oleh McCelland, keterbelakangan dunia ketiga merupakan akibat dari rendahnya Need for Achievement masyarakatnya(Fakih, 2002).

Di Indonesia secara konseptual kewirausahaan belum menjadi budaya masyarakat. Praktek kewirausahaan secara parsial hanya bisa ditemui secara di wilayah Jawa namun didominasi dengan usahan kuliner serta industri rumahan. Beberapa kota besar mulai muncul usaha kreatif oleh para pemuda namun belum merefleksikan karakter tersebut sebagai budaya masyarakat. Di Pulau Jawa terlihat bahwa masyarakat mulai memiliki inisiatif untuk berusaha sebagai sistem pertahanan hidup, tetapi belum sebagai ekspresi dari naluri kreatif dan inovatif .

Kondisi tersebutpun bukan merupakan proses yang given, tetapi berkaitan erat dengan konstruksi kebijakan pembangunan pada masa lalu. Sentralisasi pembangunan di Jawa mengakibatkan fenomena urbanisasi. Penumpukkan masyarakat di wilayah ini mendorong masyarakatnya untuk harus menemukan alternatif lain demi untuk hidup. Hasilnya adalah munculnya pedagang kaki lima, usaha-usaha kecil lainnya.

Bagi masyarakat wilayah pinggiran, kewirausahaan masih merupakan keyataan yang langka. Bukan saja prakteknya, bahkan di tataran konsepnya atau istilahnya. Sebagian besar masih hidup dengan cara tradisional, bertani dan nelayan sambil menghadapi kenyataan semakin sempitnya lahan. Kerja sekedar dilakukan dengan tujuan subsisten.

Sulit untuk dipungkiri, kolonialisme dan sentralisasi yang terjadi pada masa lalu menciptakan kesenjangan. Wilayah pusat dan wilayah pinggiran serta relasi yang tidak seimbang antara keduanya, Jawa dan luar Jawa. Pinggiran sebagai subordinasi dari pusat. Pinggiran menjadi realitas yang marginal, miskin dan tertinggal.

Kapital dan jaringan yang minim, sumber daya manusia yang belum terasah, terhambatnya akses informasi merupakan hal yang identik dengan pinggiran. Kebijakan pertumbuhan yang berdasarkan prinsip trickle down effect hanya meninggalkan monopoli, pemiskinan dan ketergantungan masyarakat.

Terlihat secara nyata, di wilayah pinggiran dunia usaha didominasi oleh Pedagang Cina, sementara usaha kecil lebih banyak di lakukan oleh perantauan dari pulau Jawa. NTT yang beberapa tahun terakhir mengisi peringkat termiskin di Indonesia,secara jelas menunjukkan hal ini. Beberapa Propinsi lain di kawasan Timur Indonesia seperti Maluku, Ternate sampai Papua tak jauh berbeda. Di NTT masyarakat setempat lebih memilih menjadi TKI dan merantau ke Malaysia, sementara sebagian besar sarjana menjadi pengangguran karena tidak lolos seleksi CPNS.



Kewirausahaan Untuk Masyarakat Pinggiran

Pengangguran dan kemiskinan memang menjadi fenomena yang menyeluruh di Indonesia. Sebagai negara paska kolonial yang berusaha membangun industrinya sebagai upaya mengejar ketertinggalan, kewirausahaan mutlak diperlukan.

Membangun kewirausahaan di wilayah pinggiran merupakan upaya yang perlu dilakukan agar mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat serta menghadang laju urbanisasi dan akumulasi Kapital terus menerus ke Pulau Jawa. Ketimpangan harus segera diminimalisir, sekaligus memberdayakan masyarakat pinggiran. Pikiran ini didasarkan pada kondisi masyarakat pinggiran yang haus akan alternatif usaha yang lain sementara pengetahuan dan akses sangat terbatas. Indonesia yang egaliter harus diperjuangkan, diberi bentuk.

Emansipasi masyarakat pinggiran harus dibangun agar penciptaan kesejahteraan tidak selalu merupakan monopoli negara. Mewujudkan kesejahteraan harus merupakan upaya dan cita-cita semesta rakyat Indonesia dan negara wajib memfasilitasi upaya tersebut.

Masyarakat pinggiran mesti didorong untuk paham bahwa dunia sudah berubah, untuk bertahan harus mampu bersaing. Sebagai negara yang mengintegrasikan diri dalam pusaran pasar bebas, bercocok-tanam tanpa lahan yang memadai merupakan tindakan bunuh diri. Kita harus berbenah untuk menjadi mandiri. Kewirausahaan adalah kunci Indonesia untuk bangkit dari ketertinggalan.

Membangun kewirausahaan bukan sekedar usaha mandiri, kreatif dan inovatif . Pengetahuan, penciptaan teknologi dan iklim yang kondusif merupakan unsur sentral lainnya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan negara. Secara bertahap upaya membangun kewirausahaan terhadap masyarakat pinggiran dapat dilakukan dengan cara:

1. Menginternalisasikan kewirausahaan dalam dunia pendidikan melalui kurikulum di sekolah semenjak dini yang sesuai dengan konteks lokalitas. Konteks lokalitas sangat menentukan bagi perkembangan kewirausahaan disuatu tempat. Sebab pengalaman di wilayah lain tidak bisa serta merta di terapkan di daerah lain. Salah satu contohnya adalah program Jagung-isasi yang berhasil di Propinsi Gorontalo, ternyata gagal ketika diterapkan di NTT, karena adanya perbedaan situasi.
2. Memperkenalkan kewirausahaan bagi mahasiswa baik di perguruan tinggi setempat maupun perantauan. Tidak saja sekedar teori tetapi juga menyediakan ruang eksperimentasi. Kewirausahaan harus menjadi mata kuliah wajib disetiap kampus sebagai bagian dari kurikulum nasional. Mahasiswa secara ideal merupakan tenaga terdidik yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung untuk menggerakkan proses perkembangan masyarakat. Tetapi seringkali yang terjadi malah sebaliknya, sarjana pengangguran dimana-mana karena menyandarkan hidup pada persaingan untuk menjadi PNS. Sementara yang merantau ke Pulau Jawa, sedikit sekali yang memilih pulang ke daerah ketika memiliki kemampuan lebih. Lebih banyak yang kembali adalah yang tidak memiliki kemampuan untuk survive di Jawa. Selain itu upaya perkenalan kewirausahaan bagi mahasiswa dari wilayah pinggiran dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen ikatan mahasiswa daerah.
3. Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat pinggiran serta mendorong penciptaan ruang usaha. Support atas program ini tidak sekedar modal - karena seringkali di salah gunakan – tetapi juga menyediakan akses baik itu pasar maupun jaringan yang terkait. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan kontrol dan pendampingan yang intens atau melalui pembangunan organisasi yang kuat sebagai wadah solidaritas.

Dengan sekian upaya ini, kewirausahaan yang sering di di-retorika-kan sebagai prasyarat untuk menuju masyarakat yang maju, menemukan konteks untuk berkembang dalam gerak sejarah masyarakat. Sebagai kenyataan yang di kerjakan. Perjuangan menuju kebangkitan Indonesia.

Kewirausahaan sebagai budaya yang hidup masyarakat dalam konteks Indonesia tidak bisa sekedar ditempatkan sebagai proses alamiah. Periode sejarah kita terdistorsi oleh kolonialisme. Keberhasilan untuk menginternalisasikan kewirausahaan yang merupakan pengalaman masyarakat Eropa semenjak revolusi industri, dalam situasi masyarakat Indonesia ditentukan oleh upaya dan dorongan yang terus menerus. Secara bertahap dari apa yang bisa kita kerjakan, kita punyai untuk Indonesia Jaya.



Penulis Adalah Peneliti pada Cakrawala Institute
(Center for Fair Development Studies-Pusat Study untuk Keadilan Pembangunan)

MENGENANG BAHASA PERSATUAN INDONESIA

Kajitow Elkayeni

Sulit kita bayangkan seandainya masyarakat majemuk di suata-u daerah tertentu tidak menggunakan bahasa pokok untuk berkomunikasi. Dalam kondisi darurat mungkin masih bisa digunakan isyarat, padahal tidak semua hal bisa diwakili isyarat. Seperti menyatakan warna yang berdekatan, bau tertentu, atau bilangan yang rumit. Lebih mustahil lagi kalau setiap individu dalam lingkungan majemuk tersebut sama sekali tidak ingin berkomunikasi dengan sesamanya. Karena pada dasarnya manusia itu mahluk sosial. Kebutuhan manusia akan komunikasi terhadap sesamanya seperti perlunya ikan terhadap air.

Butuhnya manusia akan bahasa ini memang tidak dapat dipisahkan dari awal munculnya manusia paling mula sekalipun. Maka dari itu sampai sekarang setiap generasi dari setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa masing-masing yang berbeda. Semua itu tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut dengan kelompoknya sejalan dengan perkembangan populasi mereka. Jika kemudian beberapa kelompok masyarakat berkumpul dalam satu lingkungan kesatuan, maka tidak ada pilihan lain kecuali memahami seluruh bahasa yang berbeda itu atau menentukan satu bahasa pokok untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Pilihan ke dua tentu lebih mudah dilaksanakan dilihat dari segi penggunaan dan pembelajarannya.

Bahasa pokok atau lazim kita kenal dengan bahasa persatuan juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya jika pada sebagian kelompok masyarakat masih mengedepankan bahasa ibu dan enggan menomor-satukan bahasa persatuan. Dengan kata lain tidak bisa menerima sepenuhnya bahasa persatuan tersebut sebagai bahasa superior. Hal ini terjadi jika masyarakat tertentu masih berpikiran sempit dan mengangungkan primordialisme. Bisa juga pergeseran budaya yang membuat bahasa pokok tadi mengalami degradasi. Sesuai sifatnya, kebudayaan pasti mengalami perubahan. Dan bahasa yang merupakan cabang dari budaya tak luput dari perkembangan itu.

Sebagai bangsa majemuk seperti Indonesia, kita harus bangga karena di antara sekian banyak bahasa, kita memilih satu Bahasa Persatuan: yakni Bahasa Indonesia. Beberapa suku kuat seperti Jawa, Sunda dan beberapa suku lainnya menerima dengan lapang dada penggunaan bahasa Indonesia yang berinduk pada Bahasa Melayu dan hasil serapan dari bahasa-bahasa lain. Orang-orang terdahulu sadar bahwa komunikasi mengedepankan kemudahan, dan Bahasa Melayu relatif lebih mudah karena sudah dikenal oleh banyak orang dalam perdagangan. Kesadaran akan hal ini lah yang seharusnya membuat kita mempertahankan satu-satunya bahasa "terpilih" itu agar tetap murni dari unsur-unsur yang dapat merusak tatanannya. Meskipun kita juga sadar sepenuhnya bahwa kebudayaan pasti mengalami pergeseran, tetapi tentu ada perbedaan besar antara yang dibiarkan rusak dengan yang dipelihara dengan sekuat tenaga. Kita bisa bercermin pada bangsa eropa yang tetap teguh dengan bahasa persatuan mereka meskipun telah berbaur dengan bahasa dari kebudayaan bangsa lain. Jika karena alasan modernitas yang membuat bahasa pokok dipinggirkan, kurang modernkah mereka dibanding kita?

Melihat dinamika dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya kita perlu merenungkan kemurnian bahasa persatuan ini lebih jauh lagi. Bahasa persatuan yang kita warisi dari orang-orang masa lalu ini perlahan-lahan mulai tersisih. Orang akan tertawa jika melihat sebuah percakapan tidak resmi yang menggunakan bahasa baku. Atau lihatlah acara pertelevisian, bagaimana sinetron dan acara lain dipenuhi bahasa gaul lu-gwa. Ini sebuah bukti bahwa generasi penerus merasa malu mewarisi bahasa kuno pendahulu mereka. Dan terlihat mereka tidak lagi bangga menggunakan bahasa persatuan.

Bahkan ada sebuah acara berita di salah satu stasiun televisi yang berembel-embel Pendidikan Indonesia secara terang-terangan mewarnai acara mereka dengan dialek Betawi. Mereka begitu bangga dengan primordialisme yang mereka angkat itu. Mungkin karena gengsi jika dikatakan tidak gaul, atau bisa jadi ada misi tertentu yang bersembunyi di dalamnya, seperti pengagungan budaya tertentu berdasarkan letak geografisnya. Padahal acara berita pada setasiun televisi swasta yang sedang bermasalah itu bukan ajang budaya tertentu. Dan selayaknya berita seharusnya mereka mengusung bahasa pokok untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang majemuk seperti bangsa kita ini.

Mungkin wacana pemindahan Ibukota itu perlu didukung sepenuhnya jika melihat pergeseran bahasa pokok dikarenakan pengaruh lokasinya, di samping permasalahan lain seperti kemacetan, urbanisasi, dan rawan gempa tentunya. Artinya, seolah tercipta persepsi karena keberadaan Ibukota di daerah tertentu, maka kebudayaan daerah itu yang harus dinomor-satukan. Padahal jika membaca sejarah, Bahasa Betawi muncul oleh karena keberadaan sekelompok pekerja paksa yang diangkut oleh Belanda ke Batavia. Bahasa dadakan karena keadaan ini kemudian mendapatkan tempat yang bahkan melebihi Bahasa Persatuan yang telah disepakati bersama oleh suku-suku yang jauh lebih tua. Jika pencemaran bahasa dan upaya primordialisme ini dibiarkan berlanjut, maka akan terjadi sikap etnosentrisme (sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain; selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya) dan ini mengancam persatuan yang sejak lama kita bangun. Pada akhirnya sumpah pemuda yang kita banggakan itu sudah tidak ada artinya lagi. Bahasa persatuan benar-benar akan menjadi dongeng sebelum tidur dan tak lebih hanya tinggal kenangan dalam pidato resmi saja.

Kajitow Elkayeni
Pemerhati Budaya, tinggal di Purwodadi

Merdeka di Bulan Puasa, Setelah Pemilu, Teroris dan Kematian

Irwan Bajang

SAYA baru sadar bahwa bulan ini, atau tepatnya momen belakangan ini adalah momen yang banyak sekali memotret pristiwa. Kalau kita amati, setidaknya dua bulan belakangan ini, sungguh bayak sekali pristiwa menomental yang terjadi. Mulai pemilu, lengkap dengan beberapa masalah dan juga kekurangannya, disambut dengan datangnya kembali teroris yang membuat huru-hara, lalu dilanjutkan kematian Mbah Surip dengan segala tetek bengek royalty RBTnya, juga kematian si Burung Merak Rendra, kemerdekaan Indonesia, dan bulan puasa. Bahakan, sebentar lagi kita akan lebaran, lalu di ujung bulan September, kita akan mengenang tragedy berdarah 1965 yang masih jadi misteri tak terpecahkan hingga saat ini, dan tentu saja banyak momen lain yang tak kalah penting dengan banyak kejadian di atas.

Saya baru sadar, ternyata saat inilah saat yang paling banyak momen beruntun dalam hidup saya. Saya tidak sedang ingin mebicarakan banyak hal yang barangkali terkait atau barangkali juga tidak. Saya hanya ingin melihat sebuah pristiwa yang paling transdental dalam sejarah bangsa kita, yakni kemerdekaan. Ya, kemerdekaan republik Indonesia yang ke 64.

Anda barangkali tahu ke mana arah pembicaraan ini. Saya akan menyoal lagi kemerdekaan Indonesia. Anda bosan? Atu anda ingin berhenti membaca dan melemparkan kertas ini ke keranjang sampah? Hahaha… tunggulah sejenak, saya ingin berbicara sesuatu. Mungkin hal ini sangat klise, tapi saya tidak juga sedang ingin mempermasalhakannya. Saya hanya ingin bertanya pada diri saya sendiri, apakah memang kemerdekaan ini sudah saya rasakan atau belum? Tentu saja akan saya jawab sendiri dengan apa yang saya rasakan saat ini.

17 Agustus 2009. Pagi-pagi sekali saya bangun, lalu menyalakan tv dan menonton. Berita-berita mengabarkan kemerdekaan. Mulai dari liputan jejak pahlawan, upacara bendera, hingga wawancara dengan para veteran perang di era perjuangan dulu. Saya berhamburan ke jalan, saya melihat banyak kendaraan memasang bendera merah putih ada yang besar dan ada yang pula yang kecil. Headline sejumlah surat kabar juga menggambarkan kemeriahan tersebut. Masih banyak lomba-lomba rakyat, balap karung, sendok kelereng, panjat pinang, sepak bola dangdut dan lain sebagainya. Semuanya ingin memeriahakan 17 Agustus, mewarnai kemerdekaan dan menikmati kebebasan tanpa Negara jajahan.

Apakah ini kemerdekaan sesungguhnya? Kemerdekaan yang penuh dengan pertunjukan tari di istana Negara? Kemerdekaan yang penuh dengan upacara bendera, pawai, karnaval dan lain sebagainya? Lalu kalau ada yang bertanya apakah saya sudah merdeka? Saya belum ingin menjawab. Saya hanya ingin menjabarkan pendapat saya.

Bahwa, kemerdekaan adalah saat-saat di mana rakyat jelata tidak kesulitan untuk mempertahankan hidupnya. Tidak sulit membeli bahan makanan pokok, yang harganya terus membumbung tinggi, Tidak sulit memperoleh minyak tanah yang harganya melangit dan sulit ditemukan, sementara elpiji juga dibayangi oleh kenaikan.

Bagi saya, kemerdekaan itu adalah saat-saat ketika para nelayan tidak kesulitan untuk melaut, mencari ikan untuk menyambung hidupnya. Tidak kesulitan untuk memperoleh solar untuk menghidupkan perahu motornya, tidak sulit menjual ikan-ikan hasil tangkapannya dengan harga yang pantas. Tidak lagi mengantungkan diri pada tangan-tangan dingin sang tengkulak.

Dan menurut pendapat saya (lagi), kemerdekaaan itu adalah saat-saat di mana para buruh dapat bekerja dengan tenang dengan UMR yang pantas dan tanpa dibayangi oleh PHK dan outsourcing yang sepihak. Tanpa harus mengeluh anak istrinya kelaparan, tanpa harus bingung mencari obat saat sakit. Tanpa harus jengah dengan biaya sekolah yang semakin melambung.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana para TKW dan pejuang-pejuang devisa, tidak diperlakukan seperti budak, yang disiksa, diperkosa, dan berita-berita tentang mereka tak kalah jadi headline seperti Manohara.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana anak-anak kita mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan murah, bahkan secara gratis, dapat sekolah di mana saja tanpa ketakutan ada pungutan-pungutan resmi maupun setengah resmi dan atau illegal tapi merasa resmi, tanpa rasa minder memasuki sekolah favorit yang kebanyakan dihuni oleh anak-anak dari orang tua yang kaya-raya.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana guru-guru dapat mengajar dengan tenang tanpa dibayangi oleh tuntutan kebutuhan rumah tangganya yang makin melonjak, tanpa harus menyambi jadi tukang becak, ojek atau pemulung, atau harus mengajar disekolah lain demi mencari tambahan penghasilan. Demi dapur tetap ngebul. Demi keluarga agar bisa makan.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana rakyat diperlakukan secara adil dan tidak pandang bulu di mata hukum. Copet uang lima ribu perak sudah babak belur dihakimi massa, bahkan hingga tewas, ditambah lagi harus mendekam di penjara, sementara koruptor boleh bebas sebebas-bebasnya, masuk penjara juga penjara rumahan, dapat hak istimewa, tidak dengan napi yang lain.

Kemerdekaan itu adalah saat-saat di mana rakyat jelata merasakan ketenteraman, tidak dibayangi oleh ancaman-ancaman terorisme, tindakan semena-mena, penggusuran dan penindasan. Kemerdekaan itu adalah saat-saat ketika bangsa Indonesia merasakan kebebasan, bukan saja secara politik, tetapi juga secara budaya, hukum, ekonomi dan social.

Kemerdekaan itu, seperti yang digambarkan oleh W.S. Rendra dalam puisinya berikut ini :

Negara tak mungkin lagi diutuhkan
Tanpa rakyatnya dimanusiakan
Dan manusia tak mungkin menjadi manusia
Tanpa dihidupkan hati nuraninya
Hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri
Hati nurani adalah sendi dari kesadaran
Akan kemerdekaan pribadi
Dengan puisi ini aku bersaksi
Bahwa hati nurani ini mesti dibakar
Tidak bisa menjadi abu
Hati nurani senantiasa bersemi
Meski sudah ditebang putus di batang

Yogyakarta, 18 Agustus 2oo9
Ganbar diambil dari sini





Gambar diambil dari sini

DEMOKRASI KACAMATA KUDA

By: Gafur Djali

“Kompetisi telah usai, saatnya kita bersatu”

Begitu pidato SBY ketika dipastikan kembali menduduki Istana keperesidenan untuk masa jabatan 2009-2014. Suatu pidato yang sangat simpatik namun bermakna ambigu.

Pertama, pidato SBY tersebut merupakan langkah positif untuk meredakan situasi pasca pergulatan panjang menuju RI satu. Di mana masing-masing calon diliputi ketegangan menantikan hasil pemilihan yang tenyata tidak sesuai dengan target dan harapan.

Kedua, pidato tersebut memandang bahwa perolehan suara merupakan hasil final dari proses pemilu sehingga mencoba menafikan kecurangan dan kekeliruan yang terjadi di lapangan. Wal hasil protes lewat jalur hukum untuk menggugat hasil pemilu datang dari berbagai pihak karena dinilai memiliki banyak kekurangan dan kecurangan yang ternyata menguntungkan calon incumbent (SBY-Boediono).

Ketiga, pernyataan tersebut mermakna bahwa pemerintahan SBY hendak merangkul semua golongan di bawah komando SBY/Partai Demokrat untuk membentuk suatu blok besar dalam pemerintahan. Hal tersebut sama artinya hendak meminimalisir atau meniadakan samasekali oposisi dalam pemerintahannya.

Kekuatan di Parlemen

Memang sangat prematur bila kita memandang rezim SBY sekarang sedang membangun kekuatan tunggal dalam parlemen yang akan merongrong aura demokrasi di Indonesia. SBY- Boediono secara hukum akan dilantik pada 10 November nanti. Namun pergulatan di parlemen dan di meja kepresidenan beberapa hari terakhir ini cukup alot. Pergulatan di parlemen terjadi dalam hal penentuan kursi legislatif dan pencalonan ketua DPR. Mari kita simak komposisi kursi di parlemen yang dikeluarkan oleh KPU pada kamis, 3 september 2009. Secara keseluruhan kursi di Parlemen berjumlah 550 yang terdiri dari Partai Demokrat 145 kursi, Golkar 102 kursi, PDI Perjuangan 93 kursi, KPS 57 kursi, PAN 46 kursi, PPP 38 kursi, PKB 27 kursi, Gerindra 25 kursi, hanura 17 kursi, dan disusul partai kecil lainnya.

Bila melihat komposisi parlemen di atas kemudian sambungkan dengan partai pendunkung SBY-Boediono pada pemilu lalu, seperti Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP maka secara keseluruhan jumlah kursinya adalah 313 kursi atau sekitar 60%. Belum sampai disitu hasil rapat petinggi Golkar memutuskan bahwa Golkar siap bergabung dengan koalisi yang dipimpin Partai Demokrat/SBY. Bermakna kekuatannya kini bertambah menjadi 415 kursi atau sekitar 80% kursi di parlemen. Belakangan muncul rumor bahwa Taufik kiemas petinggi PDI perjuangan dan juga suami dari Megawati, hendak mencalonkan diri menjadi ketua DPR-RI. Menufer politik ini dinilai merupakan upaya PDI Perjuangan untuk masuk dalam koalisi besar SBY, karena saat ini koalisi yang dipimpin Partai demokrat tersebut menjadi penguasa diparlemen.

Hal tersebut bermakna kekuatan oposisi yang semula diprediksi akan muncul dari koalisi Golkar, PDI perjuangan, Gerindra dan Hanura sirna sudah. Tak salah jika dikatakan executive heavy (pemerintah terlalu kuat) karena didukung oleh koalisi yang menguasai hampir 95% suara di parlemen. oversized coalition ini akan berdampak pada jalannya pemerintahan yang berjalan tidak evisien seakan tanpa kontrol dan penyeimbang.

Demokrasi mau kemana?

Situasi ini patut dicermati dan dikaji bersama. Kekuatan parlemen yang didukung oleh koalisi besar yang menguasai hampir 95% suara memiliki dampak yang cukup signifikan baik positif maupun negatif. Pada tataran positif tentunya jalannya pemerintahan akan semakin lancar karena kontroversi di perlemen menjadi berkurang. Namun pada tataran negatif maka banyak hal yang akan terjadi dimana kurangnya check & balance dalam jalannya pemerintahan. Selain itu banyaknya partai yang masuk dalam koalisi berdampak pada jatah masing-masing partai dalam pemerintahan. Bergabung dalam koalisi sama artinya mengamankan jatah masing-masing partai dalam pemerintahan. Suatu langkah oportunis, Indikasinya sudah muncul dengan riuhnya ajang penentuan menteri yang akan duduk di kabinet SBY-Boediono.

Apakah demokrasi sedang dirongrog? Tentunya itu pertanyaan yang sulit dijawab. Yang jelas dalam situasi ini seakan sedang didorong pada pembentukan pemerintahan yang kuat dan stabil, didukung oleh kekuatan parlemen yang kuat dan tanpa oposisi. Situasi yang sangat rentang dengan otoriterisme dimana penguasa menemukan diri sebagai kekuatan tunggal dengan kontrol yang longgar sehingga mampu menghasilkan kebijakan sesuai dengan kepentingan individu/kelompok.

Dalam demokrasi kita mengenal kekuatan ada di tangan Rakyat, supremasi hukum sebagai senjata dan kebebasan pers & media massa sebagai corong aspirasi. Bila pemilu dipandang sebagai ajang penyerahan mandat dari rakyat kepada wakilnya sehingga seakan rakyat kemudian kehilangan mandat untuk beraspirasi, maka di sinilah letak kelemahan demokrasi kita. Selain itu ketegasan penegakan hukum di Indonesia juga belum menemukan bentuknya, simak saja bagaimana sengketa pemilu (DPT) diselesaikan pada tataran politik sedangkan kasus tersebut seharusnya diselesaikan pada tataran hukum. Hukum kemudian dinilai sebagai pemanis politik semata?

Pilar selanjutnya adalah pers & media massa, perkembangannya akhir-akhir ini sangat pesat dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun perkembangan pers & media massa di Indonesia perlu dicermati lagi karena semuanya merupakan institusi bisnis yang menjunjung tinggi pendapatan/laba. Banyak dari contents atau isinya memuat berita yang justeru meresahkan masyarakat. Pers & media kemudian menjadi corong penguasa/donatur/sponsor/pemilik saham. isinya sudah dapat ditebak sangat jauh dari kebutuhan masyarakat banyak. Kedepannya akan banyak parlemen jalanan yang digelar. Hal tersebut sangat rasional karena DPR yang merupakan salah satu media aspirasi Rakyat telah ompong dan justru beroposisi dengan kekuasaan tanpa oposisi. Parlemen jalan kemudian dinilai sebagai gerakan sadar untuk menggantikan kekuatan legislatif yang ompong dan kekuatan pemerintah yang lupa terhadap rakyatnya.

Semuanya menjadi catatan besar dalam proses bernegara kita layaknya “demokrasi kacamata kuda” maunya lurus-lurus saja sesuai kemauan si-penunggangnya. Kurangnya check & balance sama artinya menghindari proses dialektika. Imbasnya adalah kemunduran perlahan tapi pasti.