MERDEKA: Dulu Londo Tenanan Sekarang Londo Ireng

Irwan Bajang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap penjajahan asing. Pernyataan ini tidak hanya ditulis untuk mengagungkan bangsa sendiri, tapi fakta untuk hal ini telah terbukti, kita saksikan dan kita menikmati hasil dari sikap tersebut, yakni proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perasaan dan sikap anti penjajahan asing dimiliki seluruh suku bangsa, hal ini bisa kita amati dengan mulai dibangunnya konsolidasi kebangsaan sejak tahun awal kebangkitan bangsa, hingga penggagasan ide untuk mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia yang berdaulat dan bersatu. Kedahsyatan gagasan itu tercermin dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang tertuang dengan format satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.

Dalam bentuk suku-suku bangsa, usia nusantara memang telah berabad-abad lamanya, sejak era sebelum Sriwijaya, bahkan hingga Majapahit dan menjelang penggunaan nama bangsa indonesia. tetapi sebagai bangsa Indonesia, usia kita belum sampai satu abad. Mungkin inilah alasan yang paling kuat, mengapa Bung Karno dan para pemimpin yang lain perlu mengulang-ulang doktrin "nation building and character," pembangunan bangsa dan karakter, karena memang pembangunan bangsa dan karakter negara memang belum kuat benar hingga saat ini.

Selepas dari perjuangan merebut kemerdekaan itu, bangsa ini masih perlu dirawat oleh semua lapisan rakyat, rawatan inilah yang sering terabaikan, pun ketika kita telah merdeka dalam rentang waktu 63 tahun. Akibatnya dapat kita saksikan sendiri, mulai dari protes yang paling sederhana sampai pada keinginan memisahkan diri dari jiwa dan bagian tubuh Republik Indonesia ini. Sejarah kita telah banyak mencatat gejolak itu, OPM, RMS, GAM, Timor-Timur, dan lain sebagainya. Semuanya ini telah memakan korban, mulai dari bentuk yang paling sederhana berupa bentrokan rakyat dengan aparat sampai perang saudara dan pertumpahan darah. Akar dari segala hal tersebut adalah kebelumberhasilan kita menerjemahkan doktrin "pembangunan bangsa dan karakter" dalam cakupannya yang luas.

Lalu, apa yang dimaksud Pembangunan bangsa dan karakter itu? Jawabannya tidak lain adalah, pengejawantahan Pancasila dalam format yang konkret, bukan sebatas wacana dan retorika belaka. Pancasila bukan sebagai semboyan mantra belaka yang harus dilantunkan setiap upcara bendera. Hal lainnya adalah mengintensifkan 'budaya saling menghormati’ antara suku bangsa yang sangat beragam di negara ini. Termasuk juga pemerataan keadilan dan kemakmuran, membongkar struktur kesenjangan, karena kemakmuran melimpah baru dinikmati oleh segelintir orang, sementara kebanyakan orang tetap miskin dan terlantar. Golongan miskin terpuruk dalam jumlah yang masih berkisar 40 juta jiwa. Bagi si miskin, merdeka atau terjajah tidak banyak bedanya; masih saja tetap miskin dan menderita. Pembangunan bangsa dan karakter tidak saja menjadi agenda politik, tetapi dimensi sosial-ekonomi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Konflik mendatar dan konflik menaik dapat ditelusuri sebab-musababnya pada jurang kesenjangan sosial yang masih menganga lebar. Makin jauh dari Jakarta makin terasa betapa rupiah kita menjadi barang langka, hal ini karena sekitar 70 persen uang beredar di ibu kota yang penduduknya tidak sampai lima persen dari 225 juta rakyat Indonesia. Pun kalau punya uang, harga untuk beberapa kebutuhan terasa sangat tinggi untuk dimiliki. Disparitas ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama mengakar, sebab bisul keretakan bangsa bisa meledak sewaktu-waktu.

Bukankah kita tidak mau melihat bangsa ini hancur akibat kita gagal merawatnya? Kita harus tetap optimistis akan kebangkitan Indonesia dengan syarat semua orang mau bangkit dan berpikir jernih, tidak hanya pandai saling menyalahkan. Tetapi, juga harus ditunjukkan sikap apresiatif terhadap segala usaha dan prestasi yang baik, siapa pun yang melakukan: pemerintah atau masyarakat. Sikap "mutual distrust" (saling tidak percaya) dan saling mencurigai harus dihilangkan, karena sejarah telah mencatat banyak hal tentang kegagalan kita akibat rasa saling tidak percaya. Karena hanya dengan rasa saling percayalah, maka kita akan dapat melangkah bersama dan maju untuk membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju.

Di saat kita sibuk merayakan hari kemerdekaan, jangan sampai beberapa kelemahan dan penyakit yang kita derita kita lupakan. Kelaparan masih menjadi momok menakutkan dimana-mana, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup masih mahal dan tak terjangkau. Dan satu hal lagi adalah, bencana yang diakibatkan oleh kelalain manusia tidak boleh dilupakan, bencana Lapindo jangan sampai hilang dari benak kita. Kemerdekaan juga mengandung makna tanggung jawab kemanusiaan untuk mereka yang teraniaya. Apa guna merdeka kalau hidup masih teraniaya dan miskin?

Akhirnya, perlu diingatkan kembali bahwa para pendiri bangsa dulu melawan penjajahan dengan tujuan menyudahi penderitaan rakyat indonesia. Tetapi setelah kekuasaan berpindah ke tangan sendiri, mengapa penderitaan dan kemiskinan belum juga usai? Adakah yang salah dari kemerdekaan ini? Pemerintahan oleh bangsa sendiri. Jika demikian faktanya, jangan-jangan penguasa baru itu masih meneruskan politik penjajahan atas saudara sebangsanya.

Jika dulu 'londo tenanan', kini 'londo ireng' yang susunan struktur kekuasaannya setali tiga uang dengan penjajah lama. Semoga semua elemen masyarakat sadar akan kesalahan dan dosa kita terhadap bangsa dan negara kita ini, yang sekarang sedang berulang tahun ke-63. Semoga gemblengan derita, mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa untuk meraih kesejahteraan dan terlepas dari penderitaan. Mari kita kenang sejenak semboyan yang kerap diucapakan bapak proklamator kita; Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Dirgahayu Indonesiaku tercinta.

Agustus 2008

Gambar dicomot dari sini

Notes on Participatory Observation

Antonia Kerle & Irwan Bajang

Research Question:
What does it mean to be an ‘Ethical Tourist’ in Bali?

Background:
Tourism has been a part of Bali since the Dutch colonial period in the 1900’s. Wealthy Europeans fell in love with the physical beauty of Bali and the culture. As years went by Bali experienced an increasing growth in tourism and subsequently an increased economic prosperity. However, this came at a cost, for hidden by the beauty of tradition was a traumatised population who suffered greatly at the hands of Suharto during the purge of 1965. As a result Suharto used tourism both as an economic boost and as a way to maintain a depoliticised island. Diana Darling writes, ‘Bali was promoted as the nation's "window to the world," and it was hoped that tourism would boost the nation's prestige after the republics messy beginning. It was understood that tourism would also be a tremendous cash cow.’

Nowadays many tourists, particularly Australians choose Bali as their number one travel destination. Although some might condemn the behaviour of drunken Australians in the bars of Kuta and Legian, many of these working class tourists come and bring money directly to locals in ways that wealthier travellers staying at large international chain hotels might not . For these tourists Bali is cheap, close and allows for certain social freedoms that might not exist in Australia. The balinese have also had to change their behaviour to accomodate these tourists. For many Balinese prayer and ritual takes up almost a third of their time and in order for them to compete within the tourist industry the Balinese are forced to change this aspect of their culture. Some feel they must choose between tradition/ritual and a livlihood. We see this question is mirrored all across Bali in the conflict between tradtion/modernity and identity vs. performance.
Although tourism has brought a great deal of economic prosperity to the island of Bali the question remains as to whether this prosperity comes at to high a cost. Do the balinese actually play any role in their own economic empowerment? Some argue that the Balinese actually exist in a more marginal positions as tourguides, waiters, hotel staff and other forms of labour. In this sense, the balinese may not be empowered by tourism but rather they
may have lost control over both their space and identity.

Ultimately the question still remains: Can the relationship between tourisists and Balinese be changed and if so, to what extent do the Balinese themselves see that change as necesary or even possible? Can an ethical tourist really exist in Bali?
Significance of Research:

Tourism impacts the daily lives of all Balinese, whether they are directly involved in the industry or not. For many Balinese their sense of cultural identity is closely tied with tourism and tbe tourist perspective. This research has ramifications for both the Balinese and the tourists who come to Bali. While recognising the importance of tourism on Bali’s economic well being, ethical tourism can provide a greater deal of social and economic empowerment, thus in some ways truly returning Bali back to the Balinese.

Methodology:
In order to complete this research we intend to conduct both formal and informal interviews ( such as participatory observation). Our formal interviews will most likely focus on hotel staff and tourists. In a more formal context such as a hotel or restaurant a more formal interview might allow us access to information. However, participatory observation, such as spending time on the beach, in bars, cafes or in people’s homes as guests will also afford interesting insights into the more organic relationships between tourists and locals. Finally, we also intend to spend time doing academic/library research in order to understand the current and historical tourist dynamics with locals.


Notes on Participatory Observation

As a researcher, participatory observation allows you to fully appreciate the complexity of an organic situation. You receive firsthand knowledge, coloured with the tastes, smells and emotions that are inaccessible through simple book research. We spent an afternoon on the breezy and panoramic Kuta beach, drinking a cold lychee-lime sports drink and watching the so called ‘Kuta cowboys’ play football in the sand. In doing so we had to chance to experience a few hours in the life of Mr. Joko, a man who has worked for 20 years in the same spot selling drinks to tourists like us. We spent time with this man in the hopes of better understanding the labour practices occurring in Bali as a result of tourism. Like many of the men and women who work in the tourist industry Mr. Joko is Javanese and he has spent almost 20 years in Bali. By talking to Mr. Joko and spending time with him we hoped to gain a more thorough idea of what it means to be a cog in the Tourism industry here in Bali. We felt relaxed around each other and enjoyed a very amiable exchange. However, despite this we felt that certain barriers in the form of culture, personal perspective, race and even class might have affected the this experience and prevented Mr. Joko engaging with us openly.

In talking with Mr. Joko we discovered that both immigrants and Balinese are labourers or shopkeepers at the beach, they are do not own hotels, restaurants or art studios. Although there are many Balinese investors, there are more Javanese and foreign investors. Most of these people are laborers or merchandise seller in the public places here in Bali.Even, Mr. Joko in Kuta beach is not selling his own products but instead selling drinks for an anonymous boss where he gets 25% commission. Mr. Joko said that he does not mind this situation. He feels that tourism in Bali has given him and his family a great deal of money.

Mr. Joko is Javanese and this can be a source of conflict amongst those who work in the tourist industry. After Bali bombing, there is something of a “cold war” between the Balinese and the Javanese immigrants. This mainly results from the fact that the main instigators of the Bali bomb were Javanese Muslim fundamentalists. However, according to Mr. Joko, the animosity between the two groups was more greatly influenced by the effect the Bali bomb had on tourism in Bali. The number of tourists that came to Bali after the bomb decreased significantly which impacted the economic wellbeing of the Balinese. Thus we can assume that the current conflict between the Balinese and the Javanese results not from religious differences but rather as a result of tourism and the protectiveness the Balinese feel for their main source of income.

In doing this research we became most aware of my own cultural framework and the obstacles in place that prevented us from engaging in the kind of dialogue we wanted. As an English speaker it was hard for me not only to reach a level of intimacy/ comfort with Mr. Joko that he might have felt if I could speak Indonesian. Irwan, however, had a different experience. As we quickly discovered, I was a tourist whereas Irwan was very clearly a guest, even though both of us were new to Bali. Irwan was not expected to pay the same amount for our drinks as me and he received less attention from the other vendors in the area. From our vantage point, we saw Javanese tourists taking advantage of the many attractions on offer, such as massages and pedicures. However, we did not notice the same kind of behavior from the ‘western’ tourists on the beach. We were told that if I could speak Bahasa Indonesia I could expect the same treatment as Irwan and ultimately spend less money doing the same activities. In this instance, language gave Irwan a certain power that I did not possess. Moreover Irwan felt that his ability to speak bahasa Indonesia allowed him access to a certain kind of open conversation that I could not participate in. Although I did try to practice my Bahasa Indonesia, I still felt that in this instance language served to divide us, maintaining the cool distance between tourist and local despite the friendliness of the conversation as a whole.

Finally, I discovered quickly that asking questions about tourism, while being a tourist myself, poses many obstacles. I wanted to get a better picture of Mr. Joko saw himself in relation to the tourists he worked for. Was he ever insulted by the loutish behavior of drunken Australians? Did he resent them or enjoy their company? In class we have spent a great deal of time trying to understand the impact of tourism on local identity, both positive and negative. Yet when I asked Mr. Joko about his feelings on the subject he seemed universally enthusiastic about tourism.

We do not want to assume that Mr. Joko is lying to us, yet we cannot ignore the fact that I, a tourist, also interviewed Mr. Joko. If what we have learned in class is true, those who work in the tourist industry here in Bali feel a strong social and political pressure to conform to a certain notion of ‘balinese-ness’. Even though Mr. Joko was Javanese he too maintained a kind, friendly and positive demeanor, entirely in accordance with this enforced Balinese cultural code. Would Mr. Joko’s answers be different if he spent time alone with Irwan and I was not there? Maybe. Yet although Mr. Joko’s behavior was not what we wanted or indeed necessarily expected, it perhaps contributed more to our first hand understanding of the divides that exist between the tourists and the locals. We sought the truth and instead found ambiguity. Perhaps, then both tourists and locals engage in a dialogue where the truth is actually what either party finds the most satisfying at the moment.

“Smart Power” Kado Uncle Sam buat si Good Boy

"Kami membicarakan tentang 3D, yaitu defence, diplomacy dan development, AS sudah memikirkan bahwa ketiganya akan berjalan beriringan "
(Menlu AS, Hillary Rodham Clinton)

PADA 17 Februari hingga 22 Februari lalu Hillary Rodham Clinton Menlu AS pada pemerintahan Obama memulai kunjungan kenegaraan pertamanya. Jepang, Indonesia, Korea Selatan, dan China, selama delapan hari menunjungi empat Negara yang menjadi tujuan lawatan kenegaraan mantan ibu Negara tersebut. Angin bertiup ke tenggara peta politik luarnegeri AS mulai membidik Asia sebagai mitra strategis.

Lawatan Hillary ke kawasan Asia di pandang kontradiktif dengan tradisi yang selama ini di jalankan oleh para Menlu AS, pada umumnya lawatan perdana para menlu AS adalah Negara-negara sekutu di kawasan Eropa dan timur-tengah untuk menegaskan eksistensi AS sebagai “Imperium”, sekedar catatan Lawatan perdana Menlu James Baker III (1989) pada zaman Presiden George HW Bush adalah Kanada dan Eropa Barat. Lalu Warren Christopher (1993) pada masa Presiden Bill Clinton ke negara-negara di Timur Tengah, Madeleine Albright (1997) pada masa Presiden Bill Clinton ke sekutu AS di Eropa Barat, Colin Powell (2001) pada zaman Presiden George W Bush ke Timur Tengah (Mesir, Arab Saudi, Israel, Gaza, Tepi Barat, dan Jordania), dan Condoleezza Rice (2005) pada masa Presiden George W Bush ke Inggris, Jerman, Polandia, dan Timur Tengah.

Terobosan yang dilakoni Hillary untuk mengunjungi Asia bukanlah tanpa alasan, kawasan Asia di pandang memiliki nilai strategis dalam percaturan dunia pada umumnya dan menjadi agenda panting politik luarnegeri AS, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, politik maupun pertahan keamanan. Namun secara mendasar dapat disimak bahwa rezim Obama hendak menarik garis tegas dengan kebijakan luarnegeri era presiden Bush yang sangat konfrontatif menuju hubungan luarnegeri yang diplomatis di bawah tanagn dingin Hillary.
Kampanye besar Hillary dalam lawatan kenegaraan tersebut adalah untuk menegaskan sikap politik luarnegeri AS era Obama yang kemudian dinamakan dengan “Smart Power”, yaitu suatu cara pandang AS dalam bersikap pada tataran internasional dengan tiga pilar utama yaitu defence, diplomacy dan development, ketiga hal tersebut menurut Hillary sanagat diperlukan dunia saat ini dan harus dapat berjalan seimbang.

Tiga isu utama yang diusung tersebut merupkan fenomena global yang sedang melanda dunia satu dasawarsa ini. Dalam bidang pertahanan (defence) dunia di hadapkan pada radikalisme anti Amerika yang di dengungkan oleh Osama kemudian berujung pada tragedy 11 september. Peristiwa tersebut oleh Bush di manfaatkan sebagai momentum untuk melegitimasi upaya aneksasi-nya atas Afganistan dan menundukan Saddam di Irak, maka pecahlah peran Irak dan Afganistan. Obama hadir dengan janji hendak mewujudkan perdamaian di Timur-Tengah, Irak juga Afganistan, ribuan pasukan di tarik dari Irak namun ironisnya penambahan pasukan secara besar-besaran memasuki Afganistan, yang paling miris adalah kemenangan Obama di rayakan Israel dengan rudal & bom yang menghujam jalur Gaza merengut rubuan nyawa. Fenomena tersebut hendak di jadikan agenda dunia dengan AS sebagai leader nya.

Dalam bidang diplomasi (diplomacy) AS memilih berbenah, hal tersebut di karenakan kebijakan perang yang di keluarkan oleh Bush dengan dalih melawan terorisme ternyata mendapat respon negative dunia. Dalam situasi tersebut eksisensi AS sebagai Negara pelopor demokrasi yang mengutamakan perdamaian mulai pudar. Diplomasi yang berupaya di bangun oleh rezim Obama hendak memperbaiki citra tersebut dengan menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis.

Dari segi pembangunan (development) posisi AS sedang terancam, telah hadir ancaman yang akan mengerus kedigdayaan ekonomi liberal, antaman tersebut dating dari dalam (resesi ekonomi AS) juga dari luar (China, Uni Eropa, Amerika latin). Fenomena ini dalam pandangan Gramscian sebagai Blok Historis Baru yang kemudian secara sistemanis melakukan conter hegemoni atas AS. Selain itu upaya AS dalam melakukan upaya stabilitas ekonomi dengan mengeluarkan dana talangan sebesar USD,787 miliar untuk stimulus ekonomi sebesar. Untuk dana yang besarnya hamper 5 kali lipan APBN Indonesia tersebut maka AS membutuhkan mitra untuk melakukan pengembangan investasi (fiscal / non fiscal) di beberapa Negara yang di pandang potensial, salah satunya adalah Indonesia.
Smart Power konsep yang baru didengungkan tersebut hendak di terapkan pada Negara-negara yang di pandang strategis untuk AS seperti, Jepang yang merupakan sekutu utama AS setelah perang dunia kedua, China adalah salah satu macan ekonomi dunia, Korsel sebagai anak emas AS dalam menghadang Korut. Pertanyaan yang cukup menggelitik apa arti pentingnya Indonesia bagi politik luarnegeri AS ?

Si Good Boy di mata Uncle Sam
Pada lawatannya ke Jakarta Hillary pernah mengatakan bahwa, Indonesia dan Amerika harus dapat bekerja sama dalam perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, perdagangan dan investasi, promosi demokrasi, kesehatan, pendidikan, keamanan nasional dan kontra terorisme. Hal tersebut menandaskan bahwa AS memandang Indonesia sebagai mitra strategis untuk mendorong kepentingan nasionalnya (AS) di kawasan regional ASEAN ataupun ditingkat domestic Indonesia sendiri.

Sesuai dengan konsep Smart Power (defence, diplomacy dan development) yang diusung Hillary maka kita dapat sedikit meneropong, apa saja pertimbangan AS untuk menjatuhkan pilihan pada Indonesia sebagai salah satu mitra strategisnya di kawasa Asia ?
Kunjungan Hillary ke Indonesia mengishyratkan pentingnya indonesi untuk mengsukseskan agenda Smart power yang dijalankan oleh AS.
Dalam bidang pertahanan (defence) Terkait isu timur tengah maka Indonesia di pandang sebagai saudara jauh dari Timur-tengah karena merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan 237 juta jiwa yang 90% adalah beragama Islam. Selain itu upaya Indonesia memerangi terorisme di pandang sukses oleh AS, hal tersebut berdasar atas terbongkarnya jaringan Al-qaidah di Indonesia, penangulangan beberapa aksi terror (bom) serta eksekusi atas terdakwa bom bali.

Dalam aspek Diplomacy, Indonesia cukup di perhitungkan dalam regional ASEAN, Kedudukan Indonesia dalam ASEAN. Indonesia adalah Negara penggagas dan terbesar di antara 10 negara anggota ASEAN. Sehingga secara structural maupun cultural Indonesia memiliki power yang cukup untuk mengendalikan ASEAN. Selain itu Aura demokratisasi di Indonesia cukup positif, perkembangan partai politik, media masa, kedaulatan berserikat, dll, tumbuh subur di bandingkan sebelum reformasi. Menurut Hillary Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS. Satu lagi isu yang menarika adalah upaya Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup menangulangi Global Warming dengan menyelengarakan United Nations Climate Change Conference, desember 2007. Upaya tersebut menghasilkan Hasilkan Bali Roadma.

Pada aspekm pembangunan (Development), maka posisi Indonesia sangat di butuhkan oleh AS, hal tersebut terkait dengan beberapa aspek penting antar lain, investasi AS di Indonesia yang pada 2008 AS menanamkan investasi sebesar 10,6 miliar dollar AS. Investasi tersebut telah menghadirkan in come besar bagi pemerintah AS seperti, PT.Preeport, NewMont, Blok Natuna, ExxonMobile, dll. Di samping itu hubungan dagang (bilateral) kedua Negara pada tahun 2008 lalu tercatat mencapai 20,1 miliar dollar AS. Bukan hanya itu dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa Indonesia dipandang sebagai pasar potensial untuk menjual barang produksi AS.

Catatan di atas cukup menjadikan pertimbangan berarti bagi AS untuk merangkul Indonesia. Ada Adagium yang cukup menarik, “tidak ada makan siang yang gratis”, maka respon positif Indonesia atas kunjungan Hillary ternyata berbuah hadiah manis dari si uncle (AS)

Hadiah manis bernama SWAP buat si good boy
Bilateral swap agreement adalah sebuah fasilitas bantuan keuangan jangka pendek dalam bentuk penukaran mata uang asing (foreign exchange swap) yang bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran jangka pendek. Menurut Sri Mulyani Apabila ada semacam support bilateral oleh AS (Bilateral swap agreement) maka sama seperti yang kita lakukan di Chiang Mai inisiative dan ASEAN+3. Bila kita merujuk merujuk pada arangement dalam Chiang Mai inisiative, maka Indonesia mendapatkan 12 miliar dollar AS. Rencananya bila dana tersebut cair maka akan di gunakan untuk mendorong sector Finansial (makro ekonomi).

Uncle sam (AS) punya dua tangan
Pax Americana (represifitas state apparatus)
Washington consensus (ideological state apparatus)
Bila si good boy membangkang pasti ditendang

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Pendahuluan


Krisis global “Made in USA”

Kapitalisme menghancurkan dunia, kalimat tersebut saat ini bukan lagi milik kelompok kiri radikal yang selama ini selalu meneriakan slogan ponolakan anti kapitalisme dengan segala instrumennya (MNC-TNC). Namun slogan tersebut mulai nyaring di dengar dari beberapa Negara atau actor yang selama ini di pandang akrab dan mendukung langkah-langkah kapitalis yang pro pasar bebas, liberalisasi dan penerapan ekonomi tidak sempurna lewat pasar financial.

Kedigdayaan Amerika serikat sebagai icon dari kapitalisme global pasca kemenangannya atas komunisme dengan runtuhnya Soviet di pandang sebagi Negara tersukses yang telah menerapkan kebijakan ekonomi global yang pro pasar sehingga menempatkan posisi AS sebagi Negara super power terutama dalam bidang ekonomi kini mulai menemui ajalnya. Bagaimana tidak setelah great depression pada decade 30an yang ternyata terselamatkan dengan adanya perang dunia II dan lahirnya bretton woods agreement, berimbas pada melejitnya AS sebagai salah satu actor dominant dalam perkembangan ekonomi-politik internasional dan sekarang gelombang krisis besar sedang mendera AS.

Dewi fortuna menjauh dan awan medung mulai menyelimuti AS. Resesi yang terjadi di AS saat ini dinilai lebih dahsyat dari sebelumnya (great depression 30an) AS menghancurkan dirinya sendiri inbas dari gelembung ekonomi yang di ciptakanya kini telah pecah dan ternyata berimbas pada stabilitas ekonomi global.

Resesi ekonomi AS berawal dari adanya kasus subprime mortgage atau kredit macet sektor perumahan. Kondisi tersebut menghantam dunia perbankan AS yang berdampak pada ambruknya pasar modal AS dengan anjloknya indeks saham di New York Stock Exchange (NYSE). Kelesuan ekonomi AS tersebut diperparah melambungnya harga minyak dunia hingga menyentuh harga 105 dolar AS per barel yang memberi kontribusi terhadap tekanan terhadap perekonomian negeri paman sam tersebut. Bukan hanya itu penumpukan hutang nasional hingga 8,98 Trilyun USD sedang in-come PDB-nya hanya 13 Trilyun, selain Program pengurangan pajak koorporasi sebesar 1,35 Trilyun yang secara otomatis mengurangi pendapatan Negara. Selain itu Kebijakan kontrofersial Bush untuk perang Afganistan dan Iraq di pandang keliru di tinjau dari segi ekonomi karena menghabiskan anggaran yang sangat besar.

Kondisi internal dan eksternal yang kurang kondusif menggiring melemahnya nilai tukar dolar AS terhadap euro dan yen sehingga memicu kenaikan harga komoditas internasional seperti minyak, batu bara, gas alam dan emas. Ketergantungan industri AS akan minyak masih dominan sehingga menambah deret keterpurukan ekonomi AS. Konsekuensi dari peristiwa tersebut berdampak pada stagflasi dimana akan terjadi percepatan laju inflasi global yang mendorong perlambatan ekonomi, dan selanjutnya krisis akan jadi milik kita semua bukan atas nama individu melainkan nasib suatu bangsa.

Respon pemerintahan SBY-JK

Krisis finansial AS kontan berimabs negatif bagi perekonomian domestik, namun pemerintah sebagai eksekutif (eksekutor) enggan menyatakan Indonesia sedang dalam labirin krisis global hal tersebut sangat kontra dengan realita ekonomi domestik, oleh sejumlah ekonom situasi Indonesia saat ini lebih parah dari krisis 1998 yang ketika itu hanya menghantam sektor ekonomi makro dan sektor ekonomi mikro tetap melaju, berbeda dengan krisis sekarang 2008 (krisis jilid II) gelombang besar krisis tersebut menghantam sektor ekonomi makro maupun mikro sehingga terjadi koreksi atas APBN 2008.

Pada tataran makro ekonomi dapat di lihat beberapa indikator ketidak stabilan dan kerapuan ekonomi antara lain, anjloknya nilai tukar rupiah atas dolar dari semula berkisar Rp.9000,00 per dolar melemah sampai level Rp.12.000,00 per dolar, pelemahan ini berimbas pada sentimen negatif pasar perbankan di tunjukan dengan penarikan dana di beberapa bank nasional karena tidak ada jaminan dari pemerintah sehingga memaksa pemerintah menaikan suku bunga BI yang mencapai 10% yang ternyata berimbas pada sektor ekonomi reil akan sukubunga kredit yang tinggi. selain itu pengakuisisan bank mandiri atas bank sinar harapan dengan jumlah aset sebesar Rp.265 triliun menunjukan kondisi perbankan (ekonomi makro) yang tidak sehat.
pada tataran ekonomi mikro dapat diperhatikan dengan seksama beberapa indikator yang membuat sektor ini seperti "hidup enggan mati tak mau" penurunan neraca eksport karena permintaan yang sedikit dari pasar internasional memkasa beberapa komoditi ekspor tidak laku di pasaran internasional sehingga beberapa industri kecil menengah gulungtikar. Hal tersebut di perparah dengan melonjaknya harga BBM bebrapa waktu lalu. pada industri manufaktur juga terjadi kelambatan produksi karena lesunya permintaan dan cost oroduksi yang meningi sehinnga pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrofersial yaitu SKB 4 menteri. Tingginya angka pengangguran karena PHK masal yang menurut Depnakertrans di perkirakan Sekitar 500 ribu hingga 1 juta orang di Indonesia bakal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir 2009 akibat krisis global. Dana talangan yang di keluarkan BI sebesar Rp.300 triliun dengan dalih melindungi pasar domestik ternyata tidak membawa perubahan signifikan. sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan 10 langkah kebijakan pamungkas untuk menanggulangi krisis global. Bagai mana hasilnya masih menjadi misteri.


People Power

Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat dalam kebudayaan kesemuanya merupakan selogan yang pernah di dengungkan Ir.Soekarno dalam menghadapi perang dinggin sehingga mengangkat moral bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah serta relitas situasi social Indonesia maka kita dapat menemukan jawaban untuk keluar dari krisis global yaitu People Power, dimana pemberdayaan sector ekonomi rakyat antara lain, Sektor pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan turut berkontribusi 4,3 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Masih lebih tinggi 0,1 persen dari industri pengolahan. Walau belum setinggi sektor usaha lain, seperti konstruksi (7,9 persen) atau pengangkutan dan komunikasi (19,0 persen), sektor pertanian menampung beban yang sangat besar. Sebanyak 42,5 juta orang dari 108,1 juta angkatan kerja nasional bekerja di sektor ini. Meski kontribusi sektor pertanian sudah terbukti dalam perekonomian nasional, kebijakan pemerintah masih belum komprehensif. Sampai sekarang, pengembangan pertanian nasional masih belum terintegrasi dengan kebijakan perindustrian dan perdagangan.



Latar Belakang Penulisan

Dalam ilmu hubungan internasional kita mengenal hubungan interdependensi, dimana seluruh Negara di dunia memiliki hubungan saling membutuhkan dan saling mempengaruhi terutama dalam sector ekonomi. Krisis ekonomi yang bermula di AS secara nyata berimbas langsung pada Negara maju maupun negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Fenomena tersebut menimbulkan Perubahan konfigurasi ekonomi internasionl yang memaksa Indonesia harus membangun fundamental ekonomi sesuai dengan potensi (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk menghadirkan keunggulan komparatif (comparative advantage) sehingga dapat bersaing dalam ekonomi internasional.
Pada dasarnya ada dua hal yang hendak di deskripsikan olah penulis dalam penulisan ilmiah ini antara lain :
1. faktor apakah yang paling dominan sehingga memicu terjadinya krisis ekonomi AS yang berimbas pada stabilitas ekonomi global?
2. Bagaimana konsep ekonomi rakyat dapat mendorong peningkatan ekonomi Indonesia sehingga terhindar dari krisis global dan dapat mandiri secara ekonomi?


Tujuan Penulisan

Penulisan ini di harapkan dapat menditeksi problematika keterpurukan ekonomi global, dan bagaimana Indonesia agar bisa keluar dari krisis, serta membangun fundamental ekonomi sesuai dengan SDM dan SDA yang tersedia, Sehingga dapat menghadirkan hubungan interdependensi yang sinergis.


Daftar Pustaka

- De soto, Hernando. The mystery of capital, rahasia kejayaan kapitalisme barat. Qalam, Yogyakarta 2006.
- Setiawan, Bonnie. Peralihan kapitalisme di dunia ketiga, teori-teori dari klasik sampai kontemporer. Insis press,KPA dan Pustaka Pelajar. Jakarta 1999.
- Herinowo, Cyrillus. IMF, penaganan krisis dan Indonesia pasca-IMF. Gramedia pustaka utama. Jakarta 2004.
- Stiglitz, E Joseph. Dekade keserakahan, era’90-an dan awal mula petaka ekonomi dunia. Marjin kiri cipta lintas wacana. Tangerang 2006.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg. Pengantar studi hubungan internasional. Pustaka pelajar. Yogyakarta 2005.
Jurnal & Artikel
- Jurnal Ekonomi Rakyat :
Sri-Edi Swasono, SISTEM EKONOMI INDONESIA.Artikel-Th.I-No.2-April 2002.
Mubyarto, EKONOMI RAKYAT INDONESIA. Artikel - Th. I - No. 1 - Maret 2002.
Frans Seda, KRISIS MONETER INDONESIA. Artikel-Th.I-No.3-Mei 2002.
- Reihana Mohideen, Krisis Finansial Global: Dampaknya terhadap Asia,
Diambil dari Links; International Journal of Socialist Renewal, Anxious Depositors Withdraw Cash from Asian Banks”, oleh Keith Bradsher dan Heather Timmons, New York Times, September 25, 2008. Diterjemahkan oleh NEFOS.org.
- www. Kompas. com :
Sri Hartati Samhadi, Awas! Babak Kedua Krisis Global. Jumat, 31 oktober 2008.
Hermas E Prabowo, Menuju Negara Pertanian Termaju di Dunia, selasa, 9 desember 2008.

Makna Kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia

Edy Prasetyono*

Tanggal 18 Februari 2009 besok, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton akan berkunjung ke Indonesia.

Banyak analis melihat kunjungan ini untuk memperbarui hubungan dengan dunia Islam, khususnya Indonesia, yang sangat strategis dalam melawan terorisme dan mencari pendekatan baru bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Peran China

Akan tetapi, kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia harus dilihat secara lebih luas.

Pertama, dorongan reorientasi Asia Timur dan Asia Tenggara. Kunjungan ke empat negara penting di kedua kawasan adalah untuk menyeimbangkan politik luar negeri AS yang selama pemerintahan Bush terperangkap dalam perkembangan di Timur Tengah sejak tragedi pengeboman WTC 11 September 2001. Selama periode itu negara-negara di kawasan ini merasakan kurangnya perhatian AS. Banyak upaya regional berjalan tanpa dukungan AS. ASEAN Regional Forum tidak mendapat dukungan signifikan dari AS. APEC yang diharapkan berperan dalam meringankan beban ekonomi negara- negara di kawasan justru didominasi isu yang mencerminkan kepentingan AS. Bahkan, AS selama pemerintahan Bush menunjukkan sikap skeptis terhadap multilateralisme di Asia Pasifik.

Akibatnya, negara-negara Asia Tenggara justru merasakan persahabatan yang lebih hangat dari China selama periode penuh tantangan keamanan dan ekonomi, misalnya saat China mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation tahun 2003 serta menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea tahun 2002.

AS tentu tidak ingin melihat ”ketimpangan” ini berlanjut. Selama ini, the period of neglect dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara harus dibayar mahal dengan meningkatnya pengaruh diplomasi China. Kunjungan ke Indonesia menjadi amat penting guna menyeimbangkan kembali posisi AS. Indonesia adalah salah satu penggagas pembentukan Komunitas ASEAN. Secara geopolitik dan geostrategis, Indonesia adalah negara terpenting di kawasan. Baik AS maupun Indonesia mempunyai kepentingan bersama untuk tetap menjaga keterbukaan dan keseimbangan di kawasan.

Peran penyeimbang AS

Kedua, kunjungan Hillary Clinton hendak menegaskan keinginan AS untuk ”berperan” dalam regionalisme baru di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Krisis memang sempat menghantam beberapa negara di kedua kawasan ini. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan prospek pembangunan ekonomi yang menjanjikan. Bahkan, India pun mulai berpaling ke Timur. Pembentukan ASEAN Community yang dideklarasikan tahun 2003 dan ASEAN Charter tahun 2008, kerja sama ASEAN+3, serta kerja sama Asia Timur yang melibatkan Australia, Selandia Baru, dan India, tidak mungkin selamanya dibiarkan AS. Terlebih Asia dan Eropa juga telah mengembangkan Asia Europe Meeting (ASEM). Sekali lagi, AS tampaknya ingin mengembalikan peran penyeimbang dinamika internal dalam kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara terhadap kemungkinan dominasi China di kawasan. Selain itu, AS juga mencoba kembali menyeimbangkan hubungan segitiga AS-Eropa-Asia. Posisi Indonesia harus dilihat sebagai bandul ASEAN yang telah mewarnai wajah dan karakter ASEAN sebagai penggerak regionalisme Asia Tenggara dan Asia Timur.

Ketiga, demokrasi adalah kepentingan semua negara, tidak hanya AS. Demokrasi, baik sebagai nilai maupun sistem, seharusnya menjadi soko guru hak rakyat dan pemerintahan yang akuntabel sebagai penopang upaya menciptakan perdamaian dunia. Perbedaan pandangan tentang demokrasi terletak pada operasionalisasi dan pendekatan, bukan pada hakikatnya. Perkembangan demokrasi di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak kalah penting dari perkembangan politik di Timur Tengah. Bayangkan jika demokratisasi gagal atau melahirkan disintegrasi di Indonesia dan China. Saat Brigjen Vincent Brooks, Juru Bicara US Central Command Timur Tengah, ke Indonesia beberapa tahun lalu, saya menanyakan, setelah senjata pemusnah massal tak terbukti, apakah demokrasi menjadi alasan serangan AS ke Irak? Jika ya, mana yang lebih penting secara geopolitik dan geostrategis, demokratisasi di Irak atau di Indonesia?

Tidak ada jawaban. Jawaban itu seharusnya bisa ditunjukkan Hillary Clinton bahwa kita mempunyai kepentingan besar, yaitu ingin melihat demokratisasi berhasil. Dalam konteks ini, sebagai negara terbesar di ASEAN, dengan posisi yang amat strategis, demokratisasi di Indonesia adalah kepentingan semua pihak.

*Edy Prasetyono Pengajar Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia

cakraWaLa institute

selamat datang